Jangankan Penjara, Mati Pun Siap

Ketua Front Pembela Islam Jakarta, Salim Alatas alias Selon, mengaku pihaknya siap dipenjara apabila nanti aksinya tidak direstui polisi saat berlangsungnya konser kontroversial Lady Gaga. Menurut dia, aksi pembubaran konser itu adalah perjuangan mereka dalam menyelamatkan moral rakyat Indonesia.

“Kami siap dipenjara demi menyelamatkan moral bangsa,”

Sebelumnya, Lady Gaga dikabarkan tetap menggelar konsernya di Indonesia. Berita itu muncul dari kicauan Little Monster alias fans Lady Gaga di Indonesia melalui jaring sosial twitter.

Sekitar pukul 10.35 menit pada 16 Mei 2012, akun beralamat di @Ladygaga menulis : Confirmed! BTWBall Jakarta will still be held on June 3 at SUGBK #IndonesiaSavesGaga (Benar, tur Lady Gaga tetap digelar pada 3 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno)

Lima menit kemudian mereka menambahkan kicauan yang berisi : BigDaddy, MUI, FPI, and Polri have agreed that BTWBall is still set in Jakarta, regarding the terms & condition which must be fulfilled. (Big Daddy, Majelis Ulama Indonesia, Front Pembela Islam dan Polri telah setuju konser tetap digelar di Jakarta dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi).

Namun, hal itu dibantah FPI. Mereka merasa tidak memberikan persetujuan digelarnya konser itu. Ormas itu pun tetap mengancam akan membubarkan konser di Gelora Bung Karno dan meminta FPI Tangerang dan Banten menghadang penyanyi berusia 26 tahun itu agar tidak turun dari pesawat jika acara itu tetap terlaksana.

Kepolisian pun merasa belum memberikan izin untuk melaksanakan konser bertajuk 'The Born This Way Ball' itu. Juru Bicara Markas Besar Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution, mengatakan apabila promotor artis nyentrik itu tetap mengadakan konser kontroversial itu, kepolisian akan menempuh jalur hukum. Alasannya, bila konser tetap dilakukan, tidak ada pihak yang akan bertanggung jawab terhadap keamanan ribuan calon penonton konser itu. “Kalau mereka berbenturan dengan pihak yang kontra saat acara, gimana,” katanya.

Bagaimana Ini Bisa Terjadi

Kehangatan Rabu (4/4) pagi di sebuah kawasan di Kota Palu, Sulawesi Tengah, berubah menjadi ketegangan. Itu karena adanya bentrok warga dari dua kelurahan, Nunu dan Tawanjuka. Situasi makin mencekam karena bentrok itu membuat empat rumah dan satu sepeda motor terbakar.

Selain rumah dan sepeda motor yang terbakar, bentrokan warga Kelurahan Nunu, Palu Barat, dan Kelurahan Tavanjuka, Palu Selatan, Sulawesi Tengah, mengakibatkan 11 warga terluka. 1 anggota Polri dan 1 TNI juga terluka. "11 warga itu dari kedua belah pihak," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Saud Usman Nasution, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo Jakarta, Rabu (4/4/2012). Saud menambahkan, berdasarkan laporan yang diterimanya, seorang anggota Polri dan TNI juga terluka akibat lemparan batu.

Mengenai motif bentrokan, Saud menjelaskan, hal itu dipicu masalah lama, sejak tahun 1996. Ada sekelompok masyarakat Tavanjuka yang bertempat tinggal di daerah Nunu. Warga Nunu tak bisa menerima kondisi tersebut. "Masalah penyerangan warga Nunu ke Tavanjuka diproses di kejaksaan. Warga Nunu tidak terima, lalu terjadilan bentrok tadi pagi," terang Saud.

Kondisi saat ini sudah cukup kondusif. Polri dan TNI dikerahkan ke lokasi, terutama di perbatasan dua daerah yang bersebelahan. Kemudian, berdasarkan mediasi, warga Tavanjuka yang ada di Nunu direncanakan direlokasi. "Mereka dipindahkan ke wilayah Tavanjuka, jadi tidak tinggal lagi di Nunu. Diharapkan permasalahan ini tuntas dan tidak ada lagi perkelahian," tutupnya.

Keempat rumah warga yang terbakar itu, semuanya terletak di Kelurahan Nunu, Kecamatan Palu Barat. Menurut seorang warga Tavanjuka, bentrokan tersebut terjadi mulai pukul 06.00WITA. Beberapa orang warga dari Kelurahan Nunu tiba-tiba langsung melakukan pembakaran rumah warga yang berada di pinggir jalan raya. Ironisnya, kata warga itu, tiga dari empat rumah yang dibakar berdekatan dengan Pos Pengamanan Polisi. "Bagaimana ini bisa terjadi. Jangan-jangan tidak ada petugas di pos itu," katanya.

Selain empat rumah dibakar, juga sebuah kendaraan sepeda motor. Ny Usman, pemilik salah satu dari empat rumah yang dibakar orang tak bertanggung jawab menuturkan, saat itu mereka sedang sholat, tiba-tiba salah seorang masuk ke rumahnya dan langsung menyiramkan bensin, lalu kemudian membakarnya. Ia mengaku, kejadian ini sudah merupakan yang ketiga kalinya. Kejadian pertama sekitar tahun 2007 rumahnya dibakar warga Kelurahan Nunu.

Ibu rumah tangga yang juga istri dari Ketua RT01/RW01 Kelurahan Nunu itu meminta kepada aparat kepolisian untuk menangkap para pelakunya. "Saya kenal pelaku yang membakar rumah saya," katanya kepada sejumlah polisi yang ada di tempat kejadian peristiwa. Ny Santi, mengatakan, sebelum rumahnya dibakar, pelaku sempat mengancamnya dengan menaruh parang di lehernya. "Untung yang terbakar hanya bagian dapur saja sebab cepat dipadamkan oleh warga sekitarnya," katanya.

Hingga berita ini diturunkan, konflik antarwarga dua kelurahan di Kota Palu itu masih berlangsung meski sudah banyak aparat yang telah diterjunkan ke lokasi. Warga dua keluarhan itu tampak menggunakan berbagai benda seperti parang, senjata angin, dum-dum, dan busur. Akibat bentrok tersebut sejumlah warga dan juga aparat terluka dan beberapa terpaksa dilarikan ke rumah sakit. (berbagai sumber)

Wallahu A'lam

Muslim Siaga Perang ..!

Kota Pontianak mencekam. Jalan-jalan utama menuju kota Pontianak diblokir oleh ratusan TNI dan Polri. SMS bernuansa jihad untuk melawan gerombolan preman anti FPI terus masuk ke semua elemen masyarakat, menyebar hingga ke kota-kota di pedalaman Kalimantan Barat.

Tentu saja hal ini bukan tanpa sebab, berdasarkan email yang diterima redaksi voa-islam.com, kejadian ini dipicu insiden pada Rabu siang (14/03/2012) di daerah Sui Jawi, tepatnya di Jl. KH Wahid Hasyim, Kalbar  ketika seorang aktivis anti FPI memasang spanduk penolakan FPI yang mengatasnamakan organisasi pemuda dayak, spanduk tersebut dipasang di halaman asrama "PANAMA" yang merupakan asrama perkumpulan Mahasiswa Dayak.

Salah seorang anggota FPI yang kebetulan melintas dan melihat spanduk tersebut, meminta agar spanduk diturunkan, namun  pemilik spanduk justru melawan laskar FPI tersebut dengan nada menantang. Anggota FPI yang lain beserta polisi pun mulai berdatangan. Oleh pihak kepolisian, spanduk tersebut diminta untuk diturunkan, namun pemilik spanduk tersebut tetap melawan polisi tersebut. Massa yang tak suka ulah gerombolan preman pun geram lalu merebut dan menurunkan paksa spanduk tersebut dan berusaha memasuki asrama. Namun hal tersebut dibubarkan paksa oleh polisi. Aktivis dayak  provokator itu pun diamankan oleh kepolisian.

Namun masyarakat muslim yang bersimpati kepada FPI tidak berhenti berdatangan dari berbagai penjuru kota, bahkan luar kota. Hingga Rabu sore hari (14/03/201) mereka mengepung asrama "PANAMA" yang berisikan para aktivis perkumpulan mahasiswa anti dakwah FPI. Teriakan takbir "Allahu Akbar!!!" bersahut-sahutan tanpa henti.

Penghuni asrama yang sebelumnya sudah memamerkan Mandau (sejenis parang khas Dayak) akhirnya ciut nyali. Asrama lalu dijaga ketat oleh pasukan anti huru-hara berpakaian lengkap. Para mahasiswa dayak yang ketakutan itu pun terkepung selama 3 jam hingga akhirnya dievakuasi secara oleh pihak kepolisian untuk dibawa ke rumah adat Dayak Kalimantan Barat yang merupakan "markas" pemuda-pemuda Dayak di Kota Pontianak.

Jalan-jalan menuju akses kota Pontianak pun mulai diblokir untuk mengantisipasi datangnya masyarakat menuju lokasi Asrama. Melihat kondisi yang begitu memanas, maka pada malam tersebut diadakanlah pertemuan yang dimpimpin oleh Wakapolda Kalbar Komisaris Besar Syafarudin. Dihadiri Wakil Walikota Pontianak - Paryadi, Kapolresta Pontianak Kombes Muharrom Riyadi, Dandim Pontianak Letkol Bima Yoga dan Dewan Adat Dayak  Yakobus Kumis, serta Ketua DPD FPI Pontianak Ishak Ali Al Muntahar.

Malam itu sebenarnya diputuskan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk saling menahan diri. Namun, menurut informasi yang didapat voa-islam.com dari pengurus FPI pusat di Jakarta, sampai Kamis siang (15/03/2012) kondisi di Pontianak Kalimantan Barat masih mencekam,  bahkan antara para preman dan pihak FPI bersama masyarakat Dayak muslim saling berhadap-hadapan dan siaga perang. Semoga ini menjadi pelajaran bagi gerombolan preman anti dakwah, bahwa FPI sangat dicintai oleh mayoritas masyarakat Muslim di Kalimantan Barat dan umat Islam di Indonesia. 

Rabu malam (14/03/2012), (voa-islam.com) 

Demo BBM Rekayasa ...?

Mabes Polri menduga demo penolakan harga BBM yang terjadi di sejumlah daerah sepekan terakhir tak lagi murni. Unjukrasa tersebut diduga memiliki tendensi dan muatan tertentu. Hal ini dilihat polri dari banyaknya ekses negatif yang ditimbulkan unjukrasa yang jauh dari esensi  isu utama yang diperjuangkan.

‘’Patut diduga unjuk asa ini tidak lagi murni untuk menyampaikan aspirasi, tetapi ada unsur niat untukmelakukan tindakan destruktif, faktanya telah terjadi,’’ ujar Kabag Penum Div Humas Polri Kombespol Boy Rafli Amar di Mabes Polri Jakarta, Senin (2/4).

Maksudnya adaya pembakaran dan pengerusakan terhaaadap fasilitas publik   hingga penjarahan harta milik masyarakat membuat demo tersebut keluar dari apa yang hendak disuarakan. ‘’Bahkan ada juga penjarahan properti milik masyarakat, ini ada niatan-niatan melakukan tindakan pidana bukan unjuk rasa,’’ imbuhnya.

Seperti diketahui sejumlah kendaraan milik Polri, kantor polisi, kantor pemerintahan dan lainnya menjadi sasaran massa saat unjukrasa penolakan kenaikan harga BBM pekan lalu. Tak hanya itu, pengunjukrasa juga mengganggu kelancaran akses publik seperti memblokir jalan raya serta menutup jalan tol. Selain pengerusakan, terjadi juga aksi kekerasan dengan menggunakan bahan kimia terhadap polisi dan jurnalis yang bertugas dalam aksi tersebut.

Karena itulah Polri kini menginstruksikan kepada seluruh jajarannya di daerah untuk mengusut tuntas dugaan pidana selama unjukrasa ini. ‘’ Kami tidak menginginkan bahwa para pengunjuk rasa yang memiliki niatan murni untuk berunjuk rasa tetapi harus terprovokasi, karena dalam kondisi yang masif, massa agak mudah atau diprovokasi,’’imbuhnya.

Polri Sesalkan Aksi Kekerasan dalam Demo BBM 

Sejumlah unjuk rasa menolak penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di beberapa wilayah di Indonesia berakhir ricuh. Pengunjuk rasa diduga melakukan kekerasan dan perusakan di tengah aksinya. Mabes Polri menyesalkan aksi kekerasan tersebut. Pelaksanaan unjuk rasa itu dinilai tidak sesuai dengan hukum.

"Mabes polri menyayangkan unjuk rasa beberapa waktu lalu karena adanya sejumlah kekerasan antara lain perusakan kantor, fasilitas publik, kendaraan milik umum, kendaraan petugas, dan juga penganiayaan petugas serta sejumlah wartawan," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta, Senin (2/4).  Menurut dia, proses pelaksanaan unjuk rasa pada Selasa (27/3), Kamis (29/3), dan Jumat (30/3) lalu sangat bertentangan dengan hukum di Indonesia.

Negara menjamin kemerdekaan menyatakan pendapat bagi warganya. Tetapi, ada syarat-syarat yang juga harus dipenuhi warga, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998.  Pada unjuk rasa pekan lalu, sejumlah pengunjuk rasa melakukan penganiayaan terhadap petugas. Mereka juga menggunakan alat yang tidak sepatutnya dipakai saat demonstrasi. Selain itu, mereka bahkan menggunakan bahan kimia berbahaya yang mengakibatkan wartawan dan polisi terluka. "Unjuk rasa kemarin ada yang menggunakan bom molotov, bambu runcing, bahkan cairan kimia," jelas Boy.

Pengunjuk rasa juga melakukan perusakan terhadap sejumlah fasilitas umum seperti jalan tol dan inventaris kepolisian, antara lain pos polisi. Padahal, lanjut Boy, fasilitas tersebut dibeli dan dibangun menggunakan keuangan negara yang berasal dari rakyat.

Oleh karena itu, Polri mengimbau agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran serupa ketika menyampaikan aspirasinya (Dari berbagai sumber)

Wallahu A'lam

Demo , Rakyat dan Pesan Presiden

Demo Masih Terjadi di Berbagai Daerah

Sebagai bentuk kekecewaan atas tidak responsifnya wakil rakyat terhadap aksi penolakan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) dan hasil rapat paripurna DPR yang tidak berpihak pada rakyat, mahasiswa di beberapa daerah masih melakukan aksi demo.

Di Dompu, Nusa Tenggara Barat, mahasiswa kembali turun ke jalan dan menyegel pintu gedung DPRD Dompu, Sabtu (31/3). Mereka juga mempertanyakan ketidakdisipilinan para anggota DPRD Dompu. Elemen mahasiswa tersebut terdiri dari HMI, PMII, LMND dan sejumlah elemen masyarakat lainnya.

Setelah melakukan penyegelan, mahasiswa memasang bendera masing-masing. Mereka meminta polisi dan Satuan Tugas Pamong Praja (Satpol PP) tidak membuka segel tersebut. Penyegelan akan dilakukan sampai Senin (2/4).

Dalam orasinya, para demonstran menuding ketidakberhasilan pemerintahan SBY-Boediono dalam melaksanakan pembangunan. Setelah berorasi, massa membubarkan diri dengan tertib.

Sedangkan di Ambon, mahasiswa Universitas Pattimura juga masih berunjuk rasa di depan kampus mereka di Jalan Puttu Hina, Ambon. Dalam aksinya, mahasiswa menyandera mobil dinas berplat merah.

Mereka juga manggelar teatrikal yang menggambarkan sidang paripurna DPR. Para demonstran mengecam perilaku anggota DPR yang ngotot menaikkan harga BBM

Yogya Tidak Terganggu dengan Aksi Demo Anarkis

JIKA tidak ada sesuatu yang kusial pemerintah rencananya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali, karena terkait dengan harga BBM internasional yang terus mengalami fluktuasi. Selain itu, tentunya banyak pertimbangan termasuk memangkas subsidi BBM tersebut yang memberatkan anggaran negara.

Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya tidak takut dianggap tak populer dengan menerapkan kebijakan menaikkan harga BBM. Kenaikan harga BBM memang kebijakan tak populer, namun bagaimana juga pemerintah harus melakukannya. Apalagi, harga BBM di Indonesia sekarang ini memang termasuk rendah dibanding negara lain.

Kalau pemerintah tidak menaikkan harga BBM, implikasinya anggaran akan membengkak untuk subsidi BBM sehingga kebijakan menaikkan harga BBM memang harus ditempuh oleh pemerintah dalam waktu sesegera mungkin. Kebijakan menaikkan harga BBM lebih tepat dibanding pembatasan BBM, mengingat pembatasan BBM akan membutuhkan biaya (cost) yang jauh lebih besar, terutama pengawasannya.

Hanya saja, imbas dari kenaikan harga BBM tentunya ada yang kontra, seperti para mahasiswa yang selalu melakukan aksi demontrasi hingga hari ini (Jumat 30/3). Demo sendiri sebenarnya tidak dilarang, tapi kalau sudah merusak, menyandera, membakar, melempar dan tindakan brutal lain, seperti yang ditayangkan di stasiun televisi, tentu yang rugi adalah masyarakat. Ironis memang, para pendemo membela masyarakat, tapi mayarakatlah yang justru sengsara.

Seperti yang terjadi di daerah, di Yogyakarta. Massa mahasiswa yang tegabung dalam Aliansi Mahasiswa Menggugat, Aliansi Rakyat Menggugat, maupun Forum Mahasiswa Nusantara telah menduduki dan menyegel stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Semaki, Yogyakarta. Masyarakat yang akan antri mengisi BBM kendaraannya menjadi takut oleh ulah para pendemo.

Belum lagi aksi pendudukan dan penyegelan SPBU di dekat perempatan Jalan Taman Siswa dan Jalan Sultan Agung Yogyakarta baru-baru ini. Ketika saya ke sana, situasi sungguh membuat masyarakat menjadi resah. Belum lagi diketahui bahwa para mahasiswa itu terlihat dari luar kota Yogyakarta.

Bila aksi ini tersorot kamera televisi, saya menjadi khawatir bahwa kota Yogyakarta menjadi rusuh dan tidak aman. Padahal mahasiswa universitas terkemuka di kota itu melakukan aksi dengan damai, tidak seperti kelompok mahasiswa yang disebut di atas.

Oleh karena itu, saya sebagai masyarakat sangat setuju bila aksi demo yang brutal perlu ditertibkan dengan tegas oleh aparat keamanan. Tidak hanya di Yogyakarta saja, tapi juga di daerah lain termasuk Jakarta, Makassar, dan Medan. Semoga Yogyakarta tetap menjadi kota budaya dan kota pelajar yang aman serta damai.

Banyak Demo, Ini Pesan Presiden kepada Masyarakat

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi dalam menyikapi aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak yang berlangsung hari ini, Jumat (30/3/2012). Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyampaikan, perdebatan terkait opsi kenaikan harga BBM merupakan suatu hal yang wajar mengingat kebijakan tersebut bukan kebijakan yang populer.

"Percayalah, semuanya akan berakhir dengan baik. Posisi kenaikan BBM bukan sesuatu yang populer, jadi ini perdebatan," kata Julian di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Menurutnya, Presiden menghormati aksi unjuk rasa yang dilakukan berbagai elemen masyarakat di sejumlah daerah tersebut. Presiden, menurutnya, tidak merasa khawatir kalau aksi masyarakat kali ini berujung pada pemakzulan seperti yang terjadi saat Reformasi 1998.

"Presiden tak pernah khawatir atas isu itu. Kita negara hukum yang punya konstitusi yang mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian seorang presiden. Kita tak lihat kemungkinan seperti itu. Ini demokrasi, kita hidup dengan model dan gaya kita," ungkap Julian.

Diharapkan, masyarakat dapat melakukan aktivitas masing-masing. Untuk itu, kata Julian, pihak kepolisian dan TNI akan membantu mengamankan serta menjaga ketertiban unjuk rasa hari ini.

"Mereka yang bekerja melakukan aktivitas, dan mereka yang belajar dan juga yang mencari nafkah untuk tetap mendapatkan fasilitas keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, negara harus menjaga. Pelibatan TNI di sini konteksnya atas permintaan dari pihak polisi sendiri," katanya.

Seperti diketahui, aksi unjuk rasa mewarnai proses pembahasan RAPBN-P 2012 di DPR. Keputusan paripurna kali ini bakal berimbas pada naik atau tidaknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Ratusan pengunjuk rasa tampak mulai memenuhi ruas jalan di depan gedung DPR. Pengunjuk rasa pun rencananya akan menyambangi Istana Negara. Julian mengatakan, pihak Istana tidak menyiapkan pengamanan khusus dalam mengantisipasi kemungkinan unjuk rasa berlangsung ricuh. 

Wallahu A'lam

Silakan Menyampaikan Aspirasi, Tetapi ...

JAKARTA - Rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) 1 April mendatang benar-benar mematik reaksi luas. Buktinya, Mabes Polri mencatat ada 168 unjuk rasa di seluruh Indonesia. Tidak semuanya berjalan tertib. Terbukti, ada puluhan korban luka, baik di kubu demonstran maupun aparat, akibat bentrok antar kedua pihak.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Mabes Polri, Brigjen Pol Moh. Taufik menjelaskan, dari 168 aksi itu, konsentrasinya ada di lima titik alias wilayah. Yakni, di Jawa Timur dengan 34 unjuk rasa, Sulawesi Selatan 25, Nusa Tenggara Barat 12, Jawa Tengah 11, dan Jawa Barat juga 11 aksi. ’’Sisanya, di 26 Polda lain rata-rata ada 10 unjuk rasa,’’ ujarnya di Mabes Polri kemarin.

Untuk aksi yang menimbulkan luka, umumnya terjadi saat konsentrasi massa akan dibubarkan. Yang menjadi sorotan adalah bentrok di Stasiun Gambir, Jakarta, antara mahasiswa dengan aparat. Meski demikian, dia meyakinkan bahwa tindakan pengamanan yang dilakukan sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Kalaupun lantas ada bentrok, klaimnya, itu tidak bisa dihindari karena polisi menganggap demonstran terus memaksa kehendak.

Lebih lanjut Taufik menjelaskan, dimanapun terjadinya aksi, pihaknya sudah menekankan pola pengamanannya dengan pendekatan pengamanan bukan penanggulangan. Dia meminta agar tidak ada anggapan kalau mahasiswa bakal berhadapan dengan petugas di lapangan. ’’Silakan memberikan aspirasi, tetapi UU juga mengatur kalau aksi harus selesai pukul 18.00,’’ imbuhnya.

Khusus insiden Gambir, dia mengatakan kalau kejadian itu benar-benar insidental. Diakui juga kalau sebenarnya massa sempat tertib dalam menyampaikan aksi. Namun, masuk sore hari ketegangan mulai terjadi. Tepatnya, saat koalisi mahasiswa nasional mencoba untuk mendekat ke istana negara.

Versi Taufik, saat aparat mengingatkan untuk tidak memaksa ke istana itulah mahasiswa mulai reaktif. Entah siapa yang memulai, lemparan batu mulai seliweran diantara aparat dan mahasiswa. Akhirnya, polisi berinisiatif untuk membubarkan aksi. ’’Pembubaran melalui water canon dan gas air mata juga sesuai prosedur,’’ tuturnya.

Akibat bentrokan tersebut, dia mengklaim 17 anggotanya mengalami luka-luka akibat lemparan batu. Saat ini, semua anggota polisi yang luka masih diopname di RS Cipto Mangunkusumo. Untuk korban dari mahasiswa juga ada yang luka-luka dan harus di rawat jalan.

Taufik juga mengatakan kalau pihaknya tidak melanggar prosedur lantaran ada oknum mahasiswa yang dianggap berbahaya. Sebab, dari hasil penggeledahan malah menemukan 20 bom molotov. Namun, pembubaran paksa itu berakibat pada pengrusakan fasilitas umum seperti Pos Lalu Lintas Senen. Mobil dan satu motor juga dikabarkan rusak.

Sayang, aksi pembubaran yang dilakukan polisi terkesan kelewatan. Sebab, beberapa jurnalis yang meliput aksi demo ikut kena batunya. Kekerasan terhadap wartawan terjadi, bahkan seorang petugas juga merampas memori card kamera. Taufik berjanji bakal ada evaluasi diri supaya hal seperti itu tidak kembali terjadi. Termasuk, untuk meyakinkan bawa kehadiran aparat ditengah-tengah demonstrasi semata-mata untuk melakukan pengamanan. Namun, dia menegaskan perlunya masing-masing koordinator aksi untuk ikut menahan gejolak.

Hujan Batu Terjadi Di Makassar

Unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Makassar berlangsung rusuh. Sejumlah mahasiswa dari kampus UIN Alauddin dan Universitas Negeri Makassar terlibat bentrok dengan polisi, Selasa (27/3).

Mahasiswa dan polisi terlibat saling lempar batu di Jalan AP Petarani. Pasukan patroli motor dari Sabhara Polda Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) menembaki mahasiswa dengan gas air mata. Polisi juga menyemprotkan water canon untuk memecah konsentrasi mahasiswa.

Mahasiswa selain harus berhadaan dengan polisi, juga harus berhadapan dengan warga yang turut melempar batu ke arah mahasiswa. Beberapa perkantoran di Jalan AP Petarani.  seperti kantor Telkom Makassar dan kantor Telkomsel tutup akibat bentrokan tersebut.

Sedikitnya tiga orang warga terluka terkena lemparan baru. Beberapa mahasiswa juga ditangkap dan dipukuli oleh polisi.  Selain itu , aksi bakar ban juga terdapat aksi membakar Boneka SBY yang mewarnai demo menolak kenaikan harga BBM bersubsidi di Makassar, Sulsel.

Pembakaran boneka yang bagian kepalanya ditempeli foto wajah Presiden SBY terjadi di kolong fly over Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (27/3/2012) oleh buruh Makassar yang tergabung dalam Front Oposisi Rakyat (FOR) Indonesia. Sejumlah ban bekas juga dibakar.

Sedangkan bentrokan terjadi di depan Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo. Demonstran perang batu dengan pegawai Pemprov Sulsel. Polisi beberapa kali melepaskan tembakan peringatan, namun perang batu kian memanas. Akhirnya polisi menembakkan gas airmata.

Perang batu juga terjadi di depan kampus Universitas Negeri Makassar (UNM), Jalan AP Pettarani, antara mahasiswa dengan polisi. Kedua pihak pun secara bergantian saling kejar-kejaran. Jalanan penuh batu berserakan dan bangkai ban yang dibakar.

Restoran McDonald's dekat kampus UIN Alauddin, Jl Sultan Alauddin, menjadi korban keberingasan demonstran. Mahasiswa berorasi di atas meja kasir dan memorak-morandakan isi restoran. Lemparan batu mahasiswa dibalas aparat dengan semprotan water canon dan gas airmata.

Polisi dan Mahasiswa Terluka

JAKARTA,- Tiga personel aparat keamanan mengalami cedera dalam bentrok dengan mahasiswa di sekitar Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Mereka cedera karena terkena lemparan bom molotov dari arah demonstran mahasiswa.

"Tiga orang cedera akibat bom molotov," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto di lokasi bentrokan.

Tak hanya personel, sejumlah perlengkapan perisai yang digunakan pasukan antihuru hara juga terbakar akibat lemparan bom molotov. Rikwanto menjelaskan, polisi sebenarnya berniat melakukan sweeping atas barang bawaan para demonstran dari Konsolidasi Nasional Mahasiswa Indonesia (Konami). Pemeriksaan dilakukan untuk mengantisipasi disertakannya barang dan bahan berbahaya dalam aksi demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak di depan Istana Presiden.

Upaya pemeriksaan oleh polisi itu mendapat penolakan dari mahasiswa. Rikwanto menjelaskan, mahasiswa kemudian melakukan perlawanan sehingga bentrok tak terhindarkan. "Kami punya protap. Kami sudah coba memberitahu, mengajak, tapi ditolak," jelas Rikwanto.

Polisi kemudian melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan mahasiswa. Tindakan tersebut langsung dibalas dengan lemparan batu dan botol. Dari arah mahasiswa juga terlihat lemparan bom molotov. Polisi semakin gencar melepaskan tembakan gas air mata. Mereka juga mulai melakukan gerakan mengepung kelompok Konami.

Anggota Brimob dengan menggunakan kendaraan bermotor terlihat datang dari arah belakang mahasiswa. Sementara itu, pasukan antihuru hara terus merangsek maju perlahan-lahan. Mahasiswa pun terpaksa melarikan diri dari lokasi awal bentrok di depan Markas Kostrad itu. Petugas kemudian terus melakukan pengejaran dan penyisiran ke arah Jalan Ridwan Rais dan kawasan silang Monas.

Informasi sementara menyebutkan, dari kelompok mahasiswa terdapat 14 korban cedera yang sedang dirawat di RS Cipto Mangunkusumo dan RSPAD Gatot Subroto.

Inilah Kronologi Demo Ricuh di Gambir

JAKARTA -- Aksi demonstrasi damai menyuarakan penolakan rakyat terhadao kebijakan pemerintah yang ingin menaikkan harga BBM bersubsidi di dekat Stasiun Kereta Api Gambir berubah menjadi demo brutal. Demo pada mulanya berlangsung di area monumen nasional (Monas) dekat Istana Merdeka tapi menjalar ke dekat Stasiun KA Gambir.

Ketika demo terjadi di arena Monas, massa berbenturan dengan aparat kepolisian. Massa kemudian dibubarkan. Mereka kemudian beralih ke area Stasiun Gambir dari arah Istana Merdeka juga Menteng. "Massa kemudian memadati jalan raya sebelah stasiun tersebut sekitar pukul 14.00 WIB," jelas seorang pedagang kaki lima, Nur, Selasa (27/3).

Pria 50 tahun itu sendiri kaget melihat kerumunan massa pemuda berusia sekitar 20 tahun-an yang bergerombol dan memadati jalan raya. Tidak lama setelah mereka memadati jalan, aparat gabungan dari Personel Sabhara dan Brimob Pelopor mendatangi mereka. Dan bentrokan pun terjadi tak lama setelahnya.

Massa melempari mereka dengan batu. "Kita lawan," jelas seorang Mahasiswa Universitas Pakua, Desta Lesmana (23). Pengunjukrasa pun melempari benda apa saja kearah personel Polri.

Personel Polri kemudian menembakkan gas air mata berkali-kali sebagai upaya melerai pengunjukrasa. Area jalan raya sebelah stasiun ini dipenuhi gas air mata. Massa pun kocar-kacir menghindari gas yang memedihkan alat penglihatan itu. "Ada lebih dari 20 orang teman-teman kami ditangkap. Semuanya dimasukkan truk," cerita Desta. Di antaranya adalah dua orang teman mereka dari Bogor, Angga Rivaldi dan Sapta Aji dari Universitas Juanda.

Desta dan puluhan teman mahasiswa dari berbagai universitas di Bogor mendatangi Jakarta sejak pagi sekitar pukul 10.00 WIB, Selasa (27/3). Mereka kemudian bergabung dengan mahasiswa lainnya yang berdemonstrasi menuntut SBY Boediono turun dari tahta, karena berani menaikkan harga BBM.

Demo Besar Besok, TNI Siap Siaga

JAKARTA - Pesan berantai melalui pesan singkat maupun broadcast message di ponsel Blackberry kembali terjadi terkait aksi unjuk rasa besar-besaran menentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) besok, Selasa (27/3/2012). Pesan itu mengimbau warga Jakarta untuk bersiap-siap mengisi bahan bakar kendaraannya karena Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) akan tutup esok hari.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, menyatakan, informasi itu keliru. Dia mengatakan, SPBU tetap akan beroperasi, namun petugas kepolisian akan mengetatkan pengamanan di semua titik SPBU di Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang.

"Operasional SPBU tetap berlansung seperti biasa, tidak ada penutupan," ujar Rikwanto, Senin (26/3/2012), di Mapolda Metro Jaya.

Ia mengatakan, ada sekitar 540 SPBU yang mendapat pengamanan kepolisian. Lokasi yang paling banyak terdapat SPBU yakni di Jakarta Selatan dengan 102 lokasi SPBU. Di wilayah-wilayah lain yakni Jakarta Pusat 26 lokasi, Jakarta Utara 37 lokasi, Jakarta Barat 60 lokasi, Jakarta Timur 64 lokasi, Tangerang Kota 51 lokasi, dan Tangerang Kabupaten 46 lokasi. Selain itu di Bekasi Kota 58 lokasi, Bekasi Kabupaten 55 lokasi, Depok 40 lokasi, dan Bandara Soekarno-Hatta 1 lokasi.

"Di tiap SPBU akan ada aparat kepolisian dan TNI yang jumlahnya 10-15 personel. Tujuannya untuk menjaga supaya masyarakat bisa melakukan aktivitas seperti biasa dan tidak ada kekosongan bahan bakar," kata Rikwanto.

Untuk Depo Pertamina di kawasan Plumpang, Jakarta Barat dan Koja, Jakarta Utara juga akan dijaga ketat personel kepolisian dan TNI. "Di depo ditempatkan lebih banyak yakni 1 SSK (Satuan Setara Kompi) atau sekitar 100 orang, termasuk ada TNI," paparnya.

Diberitakan sebelumnya, aksi menolak kenaikan harga BBM diperkirakan akan mencapai puncaknya besok, Selasa (27/3/2012). Berdasarkan data Polda Metro Jaya, sebanyak 8.000 demonstran akan berbondong-bondong datang ke Jakarta dan berunjuk rasa di sejumlah titik seperti di depan gedung DPR/MPR, Istana Negara, dan Bundaran Hotel Indonesia (HI). Polisi mengerahkan 22.458 personel yang terlibat dalam pengamanan. Dari jumlah itu, sebanyak 8.254 personel adalah personel TNI.

Demo BBM, Ribuan Angkot Tidak Beroperasi

MEDAN---Sedikitnya 5.000 minibus angkutan kota (angkot) tidak beroperasi karena diperkirakan banyak sopir angkutan umum itu ikut dalam aksi demo menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). "Sejak pagi hingga menjelang siang hari, ada sekitar 50 persen dari 12.000 unit angkot di Medan tidak beroperasi," kata Sekretaris Jenderal Keluarga Besar Sopir dan Pemilik Kendaraan (Kesper) Sumatera Utara, Senin (26/3).

Sopir angkot yang tidak beroperasi tersebut, menurut dia, pada umumnya bergabung dengan sejumlah elemen masyarakat lain untuk menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM ke sejumlah instansi terkait.

Bahkan, ratusan sopir angkot yang berpangkalan di kawasan Terminal Terpadu Amplas Medan sekitar pukul 08.30 WIB berkumpul dan menggelar demo di perempatan jembatan layang Amplas.

Namun beberapa saat kemudian, aksi demo para sopir angkot itu dibubarkan oleh aparat keamanan karena aksi mereka dianggap mengganggu arus lalu lintas. aksi mogok sementara para sopir angkot tersebut diperkirakan masih akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan. "Kami mengakui banyak warga masyarakat pengguna jasa angkot kecewa atas berkurangnya jumlah unit armada angkot yang beroperasi," ujarnya.

Keputusan sopir angkot tidak beroperasi sementara, menurut dia, semata-mata bertujuan meminta pemerintah agar tidak merealisasikan keputusan menaikkan harga BBM yang direncanakan awal April 2012. Bagi kalangan pelaku usaha dan sopir jasa angkutan umum, lanjut dia, kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga berbagai jenis barang dan biaya operasional meski tarif angkot dinaikkan.

"Jika harga BBM naik, tarif angkot mau tidak mau terpaksa harus dinaikkan. Kondisi ini tentunya akan ikut menambah beban bagi masyarakat pengguna jasa angkutan umum," ujarnya. Karena itu, pihaknya tidak sependapat dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM, meski dibarengi dengan pemberian beberapa paket kompensasi.

Demo BBM, SPBU tidak dapat beroperasi

MALANG,- Ratusan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) Cabang Malang, menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Bendungan Sutami, Kota Malang, Jawa Timur, Senin (26/3/2012). Akibatnya, SPBU tidak dapat beroperasi dan rugi lebih dari Rp 40 juta.

Awalnya, ratusan mahasiswa tersebut menggelar aksi di jalan veteran, tak jauh dari SPBU 54.65131 tersebut. Tak lama kemudian mereka bergerak menuju SPBU dan menggelar orasi di situ. Sejak pagi SPBU tidak melayani pembelian BBM karena sudah mendapat informasi akan ada aksi di Jalan Veteran dan dikabarkan akan mendukuki SPBU itu.

"Kita menduduki SPBU ini dengan damai. Kita hanya mengajak kepada rakyat untuk bersama-sama menolak kenaikan harga BBM," jelas Muhammad Fikri dalam orasinya.

Para mahasiswa menduduki SPBU sekitar tiga jam. Mereka hanya melakukan orasi, tidak melakukan tindakan anarkis. Sementara, para pegawai SPBU hanya duduk-duduk melihat jalannya aksi.

"Habis menduduki SPBU, kita akan aksi ke kantor Dewan (gedung DPD Kota Malang). Kita akan mendesak anggota dewan untuk segera menyampaikan penolakan mahasiswa Malang akan kenaikan harga BBM kepada pemerintah pusat," jelas Afian Noerrahman, penanggungjawab aksi.

Sementara itu, menurut Sahnaung, Wakil pengawas SPBU yang diduduki mahasiswa, pihaknya sudah menutup SPBU sejak pukul 07.00 WIB. "Karena kami sudah dengar informasi bahwa akan ada mahasiswa demo dan akan menduduki SPBU ini. Jadinya kami tutup," kata dia.

Ditanya soal kerugian, Sahnaung mengaku, penutupan SPBU mengakibatkan kerugian lebih dari Rp 40 juta. "Kalau dihitung tutup sejak pukul 07.00 sampai pukul 11.25 kita merugi sekitar Rp 40 hingga Rp 50 juta," katanya.

Namun, aku Sahnaung, pemilik SPBU tak mempersoalkan kerugian tersebut. "Yang penting aman, tak ada tindakan anarkis dan perusakan. Kita tetap mendukung aksi mahasiswa asal jangan merusak. Makanya, kita memperbolehkan aksi di SPBU ini demi keselamatan SPBU dan para karyawannya," katanya.

Demonstran, Kepung Jakarta

Eskalasi aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM yang digelar di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya kian hari kian meningkat. Hal itu didasarkan pada data kepolisian yang menyatakan akan ada ribuan pengunjuk rasa yang mewarnai Jakarta pada Selasa, 27 Maret 2012. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto, menjelaskan, menurut data kepolisian, pada Selasa, 27 Maret 2012, akan ada gelaran aksi unjuk rasa yang melibatkan sekitar empat ribu pengunjuk rasa. Mereka itu, ungkap Rikwanto, terdiri atas anggota Serikat Buruh dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta elemen mahasiswa.

“Data tersebut diperoleh dari laporan sejumlah koordinator aksi yang menjadwalkan gelaran aksinya pada tanggal tersebut,” ujar Rikwanto kepada wartawan. Lebih lanjut, Rikwanto mengatakan, aksi yang akan digelar pada tanggal 27 Maret 2012 itu direncakanan berlokasi di tiga tempat langganan aksi. Tiga tempat itu, ungkap Rikwanto, adalah Bundaran HI, Gedung DPR RI dan Monumen Nasional (Monas).

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, ujar Rikwanto, polisi telah menyiapkan diri untuk mengawal sejumlah aksi tersebut. Termasuk, ungkap Rikwanto, menambah jumlah personil pengamanan yang akan dikerahkan nanti. Terkait jumlah personil yang akan diterjunkan pada tanggal 27 Maret 2012, Rikwanto menegaskan, hal itu sifatnya fleksibel. Penerjunan personil, ungkap Rikwanto, disesuaikan dengan jumlah pengunjuk rasa dan potensi ricuh yang ditimbulkan dari aksi tersebut.

“Bila pengunjuk rasa banyak maka jumlah personil kepolisian yang akan diterjunkan juga banyak,” ungkap Rikwanto kepada wartawan

PDIP Ikut Kerahkan Massa Tolak BBM Naik

Gerakan 27 Maret menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nampaknya tidak hanya diikuti oleh buruh dan mahasiswa, tetapi juga akan diikuti seluruh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia. Humas Aksi Nasional Jeppri F Silalahi mengatakan aksi nasional menolak kenaikan harga BBM pada 27 Maret nanti merupakan kesepakatan dari pertemuan di DPD DKI Jakarta, dan itu juga dilakukan di berbagai daerah tingakat kabupaten/kota dan provinsi

"Sikap partai sudah jelas untuk menolak kenaikan harga BBM dan sikap itu juga akan diperjuangkan oleh fraksi kami di parlemen. Lalu sebagai kader, kami juga akan memperjuangkannya lewat ekstra parlementer yaitu turun aksi ke jalan bersama dengan massa rakyat baik itu buruh, mahsiswa, ataupun elemen massa lainnya yang menolak kenaikan harga BBM," ujarnya dalam pesan singkat yang diterima okezone, Minggu (25/1/2012).

Jeppri yang juga menjabat sebagai Seketaris Departemen Tenaga Kerja DPP PDIP kembali mengatakan, untuk aksi pada 27 Maret nanti tidak hanya diikuti kader PDIP dari Jakarta saja tetapi juga dari berbagai daerah di antaranya Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan Lampung. Dan diperkirakan massa PDIP yang akan melakukan aksi pada 27 Maret nanti berjumlah 1 juta orang dan itu tersebar di berbagai daerah.

Dalam aksi di Jakarta nanti, rencananya massa PDIP akan berkumpul di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, pada pukul 09.00 WIB dan kemudian akan bergerak ke Istana Negara. "Aksi ini juga akan diikuti oleh kader dari berbagi daerah dan diperkirakan massa pada 27 Maret nanti mencapai 1 juta orang," ujarnya.

2,5 Juta Demonstran Turun ke Jalan

Penolakan kenaikan harga BBM terus digulirkan masyarakat Indonesia. Tidak hanya di daerah ibu kota, bahkan hingga di berbagai daerah Indonesia.

Sejalan dengan itu semua, Penggalangan massa untuk melawan kebijakan pemerintah juga terus dibangun. Terlebih puncaknya yakni pada tanggal 27 Maret 2012.

Aktivis Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera), Adrian Napitupulu mengatakan aksi 27 Maret nanti akan dilakukan serentak di 33 provinsi dan 340-an kabupaten dan kota. Berdasarkan perkiraan dan informasi yang dihimpun para penggalang massa, seluruh pengunjuk rasa dapat mencapai 2,5 juta orang pada tanggal tersebut.

"Aksi 27 Maret akan menjadi sejarah Demontrasi terbesar di Indonesia bahkan di Dunia. Aksi ini menjadi fenomenal, bukan saja karena dilakukan serentak dalam 1 hari tetapi juga dari jumlah massa maupun solidaritas lintas sektoral yang terbentuk," ungkap Adrian dalam rilisnya kepada Tribunnews.com, Minggu (25/3/2012).

Tuntutan tidak hanya penolakkan BBM, bahkan dijelaskan Adrian, 27 Maret juga mengkerucut pada tiga hal yang mendasar untuk menumbangkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Boediono.

"Pertama menolak kenaikan BBM (Tuntutan Populis), Nasionalisasi aset Tambang dan Migas (Tuntutan Ideologis) dan Turunkan SBY-Boediono (Tuntutan Politis)," sergahnya

Wallahu A'lam

TNI Bukan Solusi Hadapi Demo BBM

Kebijakan pemerintah untuk menyiagakan aparat TNI saat menghadapi demo menuai kritik dari berbagai kalangan. Salah satunya orang nomor satu di Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Di sela-sela acara panen raya di desa Pulosari, Kebakkramat, Karanganyar, Surakarta, Minggu (25/3/2012), Din menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk sikap keras kepala dari pemerintah dalam rencana menaikkan harga BBM. "Pengerahan tentara itu menandakan pemerintah bersikukuh dengan kebijakan tersebut, dan tidak dalam porsinya TNI harus berhadapan dengan mahasiswa. Seharusnya TNI mengamankan negara dari ancaman luar terhadap simbol-simbol negara atau obyek vital," kata Din Syamsuddin, Minggu.

Ketua PP Muhammadiyah tersebut juga menambahkan bahwa munculnya aksi tersebut karena aksi menolak kenaikan BBM tidak ditanggapi. "Sayangnya di negara kita ini, unjuk rasa atau unjuk pikir atau demonstrasi itu berbeda dengan luar negeri; meskipun hanya satu orang yang demo, pasti cepat ditanggapi," katanya.

Sikap pembiaran dari pemerintah tersebut yang dianggap menjadi sebab terjadinya bentrok. Din Syamsuddin juga mengecam kebijakan tersebut hanya akan menyengsarakan rakyat. Oleh karena itu, Muhammadiyah bersama elemen masyarakat lainnya berencana mendatangi Mahkamah Konstitusi yang akan mengajukan pertanyaan apakah kebijakan menaikkan BBM tersebut bertentangan dengan keputusan MK, bahwa MK telah membatalkan Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Migas tentang pelepasan harga minyak bumi dan gas yang mengikuti pasar. 

Sementara itu ditempat lain Indonesia Police Watch (IPW) khawatir jika TNI terlibat aktif dalam mengatasi aksi demo mahasiswa yang menolak penaikan harga bahan bakar minyak (BBM). "Ada tiga kekhawatiran kami jika TNI aktif, yakni pertama akan memicu provokasi mahasiswa untuk berbuat anarkis," kata Ketua Presidium IPW Neta S. Pane di Jakarta, Minggu (25/3/2012).

Kedua, lanjut Neta, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab akan memanfaatkan situasi itu untuk membuat benturan segitiga, antara demonstran, Polri, dan TNI. Kekhawatiran yang ketiga IPW adalah TNI dipakai sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan menzalimi rakyat, ujarnya. Untuk itu, IPW mengimbau TNI bisa menahan diri agar tidak terlibat secara langsung dalam mengamankan aksi-aksi demo mahasiswa. Neta menegaskan bahwa TNI harus profesional sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU tentang Nomor 24 tahun 2004 tentang TNI.

"TNI jangan mau diperalat kekuasaan karena TNI adalah anak rakyat. Polri juga diimbau bersikap profesional, proporsional, tidak arogan, dan tidak represif dalam menyikapi aksi demo," kata Neta.

Imbauan ini disampaikan IPW karena aksi demo mahasiswa yang menentang kenaikan harga BBM kemungkinan bakal marak di berbagai kota, mulai 27 Maret hingga awal April 2012. Polri dan TNI, menurut dia, harus paham bahwa aksi demo tersebut adalah untuk memperjuangkan nasib rakyat yang akan makin terjepit kehidupan ekonominya jika pemerintah menaikkan harga BBM. "IPW memastikan keluarga besar Polri dan TNI juga akan kesulitan jika Pemerintah menaikkan harga BBM. Jadi, aksi demo mahasiswa tersebut juga bagian dari memperjuangkan nasib keluarga besar Polri," kata Neta.

Untuk menghindari pro dan kontra, Komisi III DPR harus segera memanggil Panglima TNI terkait dengan keberadaan aparat TNI di depan Istana Merdeka Jakarta dalam mengantisipasi aksi demo pada tanggal 22 Maret lalu.  "Dipakainya kekuatan militer untuk halau demonstran adalah penyimpangan dari undang-undang," kata Neta. 

TNI Dan Demo BBM

Anggota Komisi III DPR RI yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Bambang Soesatyo, menilai bahwa dampak dari rencana kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bisa bereskalasi, jika Pemerintah mengerahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menghadapi demonstrasi yang menentangnya.

"Mengerahkan pasukan TNI bukan solusi. Sebab, dengan menurunkan pasukan TNI ke jalan, maka Pemerintah sama sekali tidak menjawab atau merespons aspirasi rakyat," ujarnya di Jakarta, Minggu.

Dikatakannya, kalau Pemrintah tetap pada pendiriannya menaikkan harga BBM, maka mestinya harus berani berkomunikasi dan berdialog dengan semua elemen masyarakat.

"Lalu, menjelaskan alasan-alasan strategis yang melatarbelakangi rencana kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak itu," ujarnya.

Oleh karena itu, ia menilai, menurunkan pasukan TNI bukanlah jawaban yang diinginkan massa pengunjuk rasa. "Itu bukannya mereduksi persoalan, karena massa bisa menuduh Pemeritah menakuti-nakuti mereka dengan menurunkan pasukan TNI," katanya.

Dengan demikian, menurut Bambang Soesatyo, inisiatif Pemerintah menurunkan pasukan TNI bukan hanya kontraproduktif, melainkan juga memperlihatkan perilaku yang begitu amatiran.

"Bahkan, sama sekali tidak bijaksana. Prinsip musyawarah untuk mufakat tidak diaktualisasikan. Hilang atau sengaja dihilangkan ke mana prinsip itu," katanya.

Boleh jadi, menurut dia, benar juga dalam pandangan pihak tertentu bahwa mengerahkan pasukan TNI dalam pengamanan aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM, tidak melanggar aturan.

"Namun, persoalannya bukan sekadar aturan perundang-undangan. Persoalan utama dalam konteks ini adalah kualitas kearifan Pemerintah merespons psikologi massa dalam alam demokrasi," ujarnya.

Ia menilai, menakut-nakuti publik, jelas tidak arif. "Menurunkan pasukan TNI bukanlah solusi," katanya.

Bambang menambahkan, kalau publik turun ke jalan berunjuk rasa, mereka ingin agar aspirasinya tak sekadar didengar, tetapi juga ditanggapi, bukan justru ditakut-takuti.

 antara news

Gempar Bubarkan Hotel Mesum

Jakarta Akibat demo ratusan warga menuntut penutupan hotel tempat pembuatan film porno di Parung, Bogor, lalu lintas terkunci. Arus dari Tangerang-Bogor dari dua arah berjalan bak semut karena massa memenuhi jalan.

Pantauan detikcom, Sabtu (24/3/2012), sekitar 800 orang perlahan membubarkan diri. Karena banyaknya masa, maka jalan raya Bogor-Parung-Tangerang berjalan melambat. Apalagi puluhan warga yang ada di sekitar hotel pun ikut menonton aksi yang menamakan dirinya Gerakan Masyarakat Parung (Gempar).

Diperkirakan lalu lintas dari arah Tangerang menuju Bogor tersendat hingga 3 KM. Begitu pun arah sebaliknya. "Kami akan datang lagi minggu depan dengan massa yang lebih besar," kata Ustad Madusin yang memimpin jalannya aksi di lokasi.

Meski masa telah membubarkan diri, puluhan polisi masih bertahan di lokasi hotel untuk berjaga-jaga. Belasan massa juga masih bertahan di lokasi sambil duduk-duduk di pos satpam hotel. Sisa aksi masih terlihat seperti pecahnya lampu tanda masuk hotel dan sampah yang berserakan.

Seperti diketahui, ratusan warga saat ini melakukan aksi penolakan hotel mesum tersebut. Mereka meminta hotel tersebut ditutup sebagai buntut dari terungkapnya pembuatan video porno pada 10 Maret 2012 lalu di tempat itu.

Dalam penggerebekan itu, 4 tersangka pembuatan video porno dibekuk dan kedapatan tengah syuting adegan syur. Di dalam kamar terdapat 6 orang. 2 Pemain terdiri 1 perempuan dan 1 laki-laki, 1 perekam kamera dan 1 perekam dengan HP. Sementara 2 orang lagi hanya menonton.

Makin Hari Semakin Memanas

Tarik ulur antara Pemerintah Rezim Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) yang berencana akan segera menaikkan harga BBM, melawan mayoritas Rakyat Indonesia yang menentang langkah tersebut, makin hari semakin memanas.

Aksi-aksi demonstrasi di kota-kota besar dari sejumlah elemen masyarakat yang menentang rencana pemerintah itu terjadi hampir setiap hari, dengan ekskalasi yang makin lama semakin meluas ke seluruh daerah.

Bahkan sejumlah elemen mahasiswa dan buruh sudah mengancam akan mengerahkan massa lebih besar kalau Rezim SBY tetap ngotot akan menaikkan harga BBM pada 1 April mendatang. Pemerintah Rezim SBY meminta agar demontrasi dilakukan secara tertib, kalau sampai terjadi anarkisme… pemerintah mengancam akan mengerahkan tentara untuk menghadapi rakyat pengunjuk rasa!

Ancaman pemerintah Rezim SBY tersebut dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, yang mengatakan dengan tegas bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan dikerahkan untuk menghadapi para pengunjuk rasa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). “Tentara itu back up, bisa di markas masing-masing, lihat eskalasinya,” ujar Djoko Suyanto kepada para wartawan dari berbagai media, di halaman Istana Negara, Jakarta, pada hari Kamis (8/3/2012).

Sejauh ini, TNI tidak pernah mau ikut campur dalam menangani aksi-aksi unjuk rasa. Para demonstran biasanya cukup dihadapi oleh satuan Polri yang memang bertugas untuk pengamanan. Bahkan Almarhum Presiden Suharto yang terkenal sangat berkuasa dalam era kepemimpinannya, tidak mengerahkan Angkatan Bersenjata untuk menghadapi rakyat dalam peristiwa unjuk rasa mahasiswa besar-besaran di gedung DPR yang menuntut Suharto mundur. Bahkan TNI yang memang tugas utamanya menjaga keamanan negara dari ‘ancaman pihak asing’, saat itu, tetap independen dan tidak berpihak, sekalipun rakyat dan mahasiswa sudah menduduki gedung DPR dan akhirnya memaksa Suharto untuk lengser dari jabatannya.

Akan tetapi Joko Suyanto berpendapat lain. Pengerahan TNI, menurutnya, bisa saja dikerahkan jika unjuk rasa mengarah ke anarkis dan mengganggu situasi negara. Namun apabila berlangsung tertib sesuai aturan dan Kepolisian masih mampu menjaga keamanan negara, maka TNI tidak akan diterjunkan. “Apa enggak boleh ikut bantu, kalau eskalasinya sampai memang harus dibutuhkan?” tandas Djoko Suyanto menjawab pertanyaan wartawan.

TNI sebagai pasukan tempur yang dilengkapi dengan senjata lengkap dibentuk untuk tugas-tugas pengamanan negara menghadapi ancaman dari pihak asing, bukan untuk menghadapi rakyat, apapun alasannya. Kita semua berharap agar rentetan unjuk rasa yang pasti akan terjadi di hari-hari mendatang ini berlangsung tertib dan jauh dari anarkisme. Kita pun masih merasa yakin atas profesionalisme satuan-satuan Polri untuk menjaga ketertiban aksi unjuk rasa, sehingga Polri tidak perlu “diremehkan kredibilitasnya” dengan mengundang pasukan tempur TNI.

Semoga saja TNI kita tetap solid, profesional, dan independen, sehingga tidak mau diadu domba dengan rakyat, dan sampai mengarahkan moncong senjata tempurnya ke arah rakyat Indonesia yang justru harus dibela oleh TNI

Senin Demo Besar-Besaran,

Senin Demo Besar-Besaran, Polresta Siapkan 2.000 Personel, MEDAN-Kejadian bentrok antara pengunjuk rasa dan pihak keamanan yang terus berulang dalam dua hari menjadi perhatian penting pihak kepolisian.

Polresta Medan pun berjanji akan menurunkan sekitar 2.000 personel untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa menentang dan menolak rencana pemerintah menaikkan tarif BBM mulai 1 April berlangsung, Senin (26/3) mendatang.

“Dari 2.000 personel yang akan kita turunkan itu, sekitar 1.715 personel akan melakukan PAM terbuka. Mereka akan di tempatkan di 12 titik yang diperkirakan akan menjadi lokasi unjuk rasa,” kata Wakapolresta Medan, AKBP Pranyoto dalam Rapat koordinasi mengantisipasi gangguan kantibmas berkaitan dengan rencana kenaikan BBM di Rupatama Polresta Medan, Kamis (22/3)

Dijelaskannya, 12 lokasi yang diperkirakan akan menjadi objek unjuk rasa itu, yakni Gedung DPRD Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Kantor Pertamina, Kantor Wali kota Medan, Gedung DPRD Medan, Budaran SIB, Tol Bandar Selamat, Kantor Badan Pertanahan Nasional, Petronas Jalan Patimura, Petronas Ring Road, RRI, dan Kampus Universitas HKBP Nommensen.

Di luar personel yang telah dipersiapkan itu, Pranyoto mengungkapkan pengamanan akan dibantu lagi oleh Brimodasu sebanyak 450 personel dan 200 peronel dari Dit Shabara Poldasu. Selain itu, Polresta masih minta bantuan personel dari Pemko Medan melalui Dinas Perhubungan, Satuan polisi Pamong Praja, Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran (Dinas P2K) serta Dinas Kesehatan Kota Medan.

“Khusus Dinas P2K, diminta untuk menempatkan mobil pemadam kebakaran beserta personel. Selain untuk mengatasi pembakaran yang dilakukan para pengunjuk rasa, kehadiran mobil pemadam itu juga untuk membantu mengisi air mobil water canon. Sedangkan petugas Dishub diharapkan berkoordinasi dengan Satlantas Polresta Medan, sebab ada dilakukan pemutusan jalan di sejumlah ruas jalan terkait unjukrasa,” ucapnya.

Meski telah melakukan persiapan pengamanan sedemikian rupa, Pranyoto berharap dan berdoa agar unjuk rasa yang dilakukan berjalan dengan aman dan damai. “Kapoldasu berharap unjuk rasa berlangsung di satu titik saja yakni Lapangan Merdeka saja,” ungkapnya.

Sementara itu, Walikota Medan Rahudman Harahap mengatakan pertemuan yang dilakukan ini untuk melakukan sinergitas dengan pihak yang terkait untuk pengamanan unjuk rasa. Pemko Medan sendiri telah melakukan pertemuan dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Medan. Dalam pertemuan itu disampaikan tentang apa latar belakang pemerintah menaikkan tarif BBM. Termasuk, solusi mengantisipasi dampak yang ditimbulkan darim kenaikan tersebut.

Selain itu, lanjutnya, 2001 kepala lingkungan yang ada telah diinstruksikan untuk memberikan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Apabila masyarakat telah memahaminya, diyakini tidak akan terprovoklasi untuk mengikuti unjuk rasa. Selanjutnya, wali kota memerintahkan kepada seluruh Camat untuk ikut membantu aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di wilayahnya masing-masing.

Buruh Tuntut Kenaikan Upah

Rencana kenaikan harga BBM, ternyata juga membuat buruh di Sumut gerah. Dan meminta agar Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota (UMK) yang telah ditetapkan untuk direvisi. Karena secara otomatis, kenaikan harga BBM akan berdampak langsung dengan kenaikan harga-harga barang lainnya.

Sedangkan UMP Sumut 2012 yang hanya Rp1,2 juta, dirasa tidak cukup. Untuk itu, buruh meminta dengan tegas adanya kenaikan UMP minimalnya sebesar 15 persen dari yang telah ditetapkan.

Diketahui, UMP Sumut 2012 berdasarkan SK No.188.44/988/KPTS/2011 adalah sebesar Rp1.200.000. Sementara untuk UMK Medan 2012 berdasarkan SK No.188.44/2012 adalah sebesar Rp1.285.000.

“Belum lagi rencana kenaikan BBM itu terlaksana, harga-harga barang saja sudah naik. Kami meminta, minimal gaji buruh dinaikan 15 persen dari yang ada sekarang. Dengan kenaikan BBM ini, posisi buruh akan semakin termarjinalkan,” tegas Kepala Divisi Humas Serikat Buruh Sumatera Utara (SBSU) M Amrul Sinaga SH.

Permintaan kenaikan atau revisi SK UMP dan UMK dari para buruh tersebut bila tidak dipenuhi bukan hal yang mustahil para buruh se Sumatera Utara akan menggelar aksi besar-besaran. “Ya, bisa saja kita turun ke jalan dan bersamaan dengan massa lainnya. Dan kita akan memobilisasi semua anggota yang ada di daerah. SBSU saat ini memiliki 1.200 anggota aktif, dan sekitar 1.500 sampai 1.600 anggota tidak aktif,” tukasnya.

Permintaan kenaikan UMP yang diminta para buruh tersebut, mendapat dukungan dari sejumlah anggota DPRD Sumut. Wakil Ketua DPRD Sumut, Sigit Pramono Asri kepada Sumut Pos menyatakan, bila kebijakan menaikkan harga BBM tersebut terjadi, dan berimplikasi langsung maka kenaikan upah buruh harus dipertimbangkan.

Hal senada disampaikan Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Perkerja Seluruh Indonesia (DPC K-SPSI) ini. Ketua DPC K SPSI Kota Medan Maruli Sihombing mengaku pihaknya tak mungkin lagi menahan agar buruh tidak berunjukrasa. “Jika pemerintah benar-benar menaikkan harga BBM, kami minta kepada Pemko Medan untuk bisa memberikan solusi kepada buruh. Salah satu yang kami inginkan agar para buruh bisa mendapatkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT). Selama ini buruh tidak pernah mendapatkan bantuan BLT, padahal BLT itu untuk membantu masyarakat yang kurang mampu menyusul terjadinya kenaikan BBM.” kata Maruli dalam pertemuan dengan Wali Kota Medan Rahudman Harahap di Balai Kota, kemarin.

BBM Mulai Langka dan Mahal

Selain itu, keberadaan BBm di beberapa daerah ternyata sudah mulai mahal dan langka. Contohnya di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai). Setidaknya hal ini diungkapkan. Sekretaris Kelompok Nelayan Tradisional Jaring Udang Cahaya Pagi, Sainik (39) warga Dusun III, Desa Sei Naga Lawan, Kecamatan Perbaungan. Dia mengatakan, harga bensin eceran sudah mengalami kenaikan dari Rp5.000 per liter, sekarang sudah naik Rp6.000 hingga Rp6.500 per liter. “Sehingga biaya operasional melaut membengkak,” terangnya, kemarin.

Pernyataan senada diucapkan, Amirul (32), nelayan jaring udang warga Dusun I, Desa Pematang Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu. “Sudah harganya mahal mendapatkannya pun susah,” ungkap Amirul.

Ketua Federasi Sarekat Nelayan Nasional, Tris Zamansyah didampingi Ketua Sarekat Nelayan Sumatra Utara (SNSU) Sergai, Irwan Syahril mengungkapkan, ada ribuan jumlah nelayan tradisional khususnya nelayan jaring udang di Sergai yang menggunakan sampan dengan BBM jenis bensin. Katanya, di Kecamatan Pantai Cermin sekitar 500 sampan, Kecamatan Perbaungan 150 sampan, Kecamatan Teluk Mengkudu 500 sampan, serta 120 sampan di Kecamatan Tanjung Beringin yang sudah mulai terkena dampak kenaikan harga BBM. “Nasib nelayan Sergai terancam semakin terpuruk. Kiranya alokasi pengalihan subsidi BBM menyentuh kalangan nelayan karena mereka kelompok yang sangat rentan terkena kenaikan BBM,” imbuh Irwan Syahril