Showing posts with label Gotong Royong. Show all posts
Showing posts with label Gotong Royong. Show all posts

Islam Moderat di Indonesia

Artikel Bustanuddin Agus yang berjudul ‘’Apakah Islam Moderat Itu?’’ (Republika, 20 Mei 2006) menarik untuk ditanggapi. Sebagai sebuah lembaga, Center for Moderate Muslim (CMM) memang masih muda. Usia dua tahun belum memadai untuk menggambarkan secara utuh gerakan CMM. Pada dasarnya, asas CMM yang berlandas pada kemanusiaan, keadilan sosial, dan demokrasi tidak serta-merta menggambarkan siapa CMM. Apalagi mengaitkan asas tersebut dengan pengaburan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Islam moderat

Sebagai sebuah gerakan, Islam moderat memiliki kiprah yang cukup panjang di Indonesia. Menguatnya peran Islam di Indonesia sejak abad ke-14 M, terutama pascaberdirinya Kerajaan Samudra Pasai dan Demak, diyakini oleh para sejarawan, tidak merusak identitas lokal. Malah konversi penduduk lokal kedalam agama Islam tidak menyebabkan mereka menanggalkan tradisi lokal. Padahal dua kerajaan itu berdiri di daerah pesisir, di mana pengaruh penguasa-penguasa lokal tidak kuat. Logikanya, semakin kecil pengaruh kekuasaan lokal, maka semakin besar kemungkinan tercabutnya tradisi lokal dalam proses konversi tersebut.
Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal Islam yang tumbuh di Indonesia memiliki karakter yang moderat. Istilah moderat dalam konteks ini dapat didefinisikan toleran dan simpatik. Sebuah bentuk keberagamaan yang menghormati identitas kebudayaan dan tradisi.

Karakter seperti itulah yang sebetulnya mengakar kuat dalam perkembangan Islam selanjutnya. Meski belakangan muncul karakter lain yaitu puritan, akibat dari perjumpaan intelektual Muslim Nusantara --terutama yang berasal dari daerah Aceh dan Sumatra Barat-- dengan Muslim Hadramain (Makkah dan Madinah). Hal itupun terjadi seiring dengan persaingan politik antara Turki Usmani dengan penguasa-penguasa Eropa di abad ke-17 M.

Kesamaan identitas agama dan ketegangan dengan bangsa Eropa mendorong menguatnya konsolidasi kekuatan antarpenguasa Muslim. Selain itu, hubungan diplomatis dan perdagangan Muslim Nusantara dengan Turki Usmani dan khalifah-khalifah di Timur Tengah berlanjut pada tradisi belajar di Hadramain, seiring dengan pelaksanaan ibadah Haji dan Umrah.

Sebagai pusat perjuangan Nabi Muhammad, Hadramain memiliki tradisi keagamaan yang lebih ketat. Karakter puritan ini diperkuat ketika gerakan Wahabi muncul pada awal abad ke-19. Karena itu, Islam yang puritan muncul lebih akhir dan terlokalisasi di sekitar Sumatra. Namun secara keseluruhan, watak Islam yang tersebar di Indonesia adalah moderat.

Perkembangan Islam yang moderat ini disebutkan oleh John L Esposito akan menjadi pendorong munculnya kawasan alternatif bagi kebangkitan Islam (1997). Kecenderungan ini mengeliminasi pandangan pesimistis yang menyatakan bahwa agama Islam akan menjadi penghambat modernisasi dan demokrasi, seiring dengan tumbuhnya Islam moderat di Indonesia.

Mengenai hal ini telah banyak peneliti dan pengamat yang menulis tentang peran gerakan Islam Moderat dalam modernisasi di Indonesia. Sebut saja di antaranya Greg Barton, peneliti dan pakar di bidang Islam dari Australia, yang meneliti pemikiran Cak Nur, Ahmad Wahib, Gus Dur, dan Djohan Effendi. Barton mengelompokan mereka sebagai gerakan Islam neo-modernis, dengan meminjam istilah yang diperkenalkan oleh Prof Fazlur Rahman. Penggunaan istilah tersebut kadang diganti dengan terma ‘’moderat’’.

Begitupula disertasi Bachtiar Effendi, Islam dan Negara (2000), yang telah dipublikasikan. Dia meneliti tentang peran kelompok moderat dalam transformasi masyarakat Indonesia, mengakhiri perdebatan dan orientasi gerakan ideologis (Islam politik) dan membawa Indonesia pada keberagamaan yang sejalan dengan modernisasi.

Lagi-lagi istilah moderat memang tidak digunakan secara tegas. Ini mencerminkan bahwa istilah moderat dimaksudkan sebagai watak keislaman yang apresiatif dan sejalan dengan lokalitas dan modernitas. Di sinilah justru munculnya perdebatan, sejauhmana kekhasan Islam moderat yang diusung oleh CMM dalam konstalasi gerakan Islam (moderat) di Indonesia? Dan siapa aktor-aktor Islam moderat itu?

Antiterorisme

Pendirian CMM memang dilatari oleh keprihatinan pascatragedi 11 September 2001. CMM merupakan amanat ulama dan cendekiawan di Asia Tenggara yang ditugasi untuk mengklarifikasi opini yang berkembang di masyarakat Barat. Stigma terorisme itu sangat merugikan umat Islam. Padahal kesadaran umat Islam tidak tunggal. Pergulatan dan pengalaman hidup yang beraneka macam itu tidak memungkinkan munculnya keseragaman sebuah karakter keberagamaan.

Harus diakui adanya kekeliruan umat Islam dalam memandang konsep jihad. Sejauh ini konsep jihad itu sering digunakan untuk memicu sentimen anti-Barat. Bahkan kerap digunakan untuk legitimasi aksi teror. Situasi ini mendorong CMM untuk meredam laju ‘pesona’ tafsir jihad yang tidak sejalan dengan misi perdamaian dan kemanusiaan agama Islam. Jadi Islam moderat yang diusung CMM memiliki perhatian yang berbeda dengan gerakan moderat sebelumnya.

Jaringan Islam Liberal (JIL), misalnya, lebih menitikberatkan pada liberasi tafsir agama yang sudah tidak relevan dengan konteks kekinian. Maka isu yang diangkatnya adalah problem sosial yang ada dalam konteks negara bangsa modern. Namun kekhasan itu --yang diusung CMM dan gerakan Islam moderat lainnya-- memiliki titik temunya pada komitmen terhadap kemanusiaan dan perdamaian. Hal ini sering disalah-pahami oleh pengamat.

Sederhananya, istilah moderat sejak lama tidak pernah menjadi nama formal sebuah kelompok gerakan. CMM menggunakan nama moderat setelah memotret adanya kecenderungan baru yang khas, yakni pascatragedi 11 September itu.

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah adalah dua ormas yang giat mengkampanyekan gerakan moderat ini. Dapat dikatakan bahwa CMM adalah kristalisasi dan penegasan dari upaya NU-Muhammadiyah untuk melawan gerakan terorisme.


Pilih Banjir Atau Rusunawa

Cerita banjir yang menimpa warga yang tinggal di bantaran Sungai Deli sudah tak asing lagi di telinga warga Kota Medan. Setiap hujan deras setengah jam saja, banjir sudah merendam rumah mereka hingga sepinggang orang dewasa.

Teman saya yang pernah ngontrak di daerah tersebut bilang, kalau banjir di daerah itu sudah tak aneh lagi. Bahkan, warga yang tinggal di sana selalu waspada dengan membuat loteng di rumah masing-masing untuk menyimpan barang kalau-kalau banjir datang.

Warga di sana, katanya, tak heran jika setahun sekali harus mengungsi ke rumah famili atau hotel karena pasti diterpa banjir besar. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa mereka tak memilih pindah dari tempat itu. Sementara lokasinya saja memang rawan banjir, karena berada di pinggir sungai.

Kawan saya tadi pernah cerita karena sudah turun temurun tinggal di situ, sehingga tak mau lagi meninggalkan daerah tersebut. Yang kedua, katanya, mau pindah ke mana ? Sementara untuk membeli rumah harganya mahal. Sedangkan kalau rumah di daerah itu dijual harganya murah dan terkadang tak ada yang mau beli.

Tapi, Pemerintah Kota (Pemko) Medan sudah berupaya memberikan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang diperuntukkan khusus untuk masyarakat pinggir Sungai Deli. Pemko Medan juga sudah membangun sebanyak enam rusunawa yang diperuntukkan bagi masyarakat di pinggir Sungai Deli karena selama ini mereka menghuni rumah yang berada di bantaran Sungai Deli dan sangat rawan terhadap banjir.

Untuk memenuhi kebutuhan rusunawa bagi masyarakat khususnya masyarakat di bantaran Sungai Deli, Pemko Medan juga terus berkoordinasi dengan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera).

Tapi, kalau mendengar cerita teman saya dan warga sekitar pesimis mereka bakal mau pindah. Pasalnya, seperti banjir yang datang berkali-kali itu. Warga di sana juga berkali-kali mengaku tidak ingin pindah karena sudah turun temurun tinggal di lokasi tersebut. Apalagi mereka mengaku sudah terbiasa dengan banjir yang selalu datang hampir tiap tahun.

Ironisnya lagi, warga di sana malah mengaku sudah lama pemerintah mencoba memindahkan seluruh warga. Namun berdasarkan kesepakatan, seluruhnya tidak bersedia pindah kecuali rumah yang disediakan tersebut berlokasi di tempat sama.

Dari ungkapan teman saya dan beberapa warga, tak perlu pesimis. Sebenarnya warga di pinggiran Sungai Deli itu pasti mau pindah. Syaratnya, mereka dialokasikan di lokasi yang juga masih berada di Kota Medan, tidak di pinggiran Kota Medan. Satu lagi, jangan ditempatkan di rusunawa, setidaknya perumahan lah. Pasti mereka mau pindah meskipun mereka sudah turun temurun tinggal di lokasi itu.

Memang, jangankan mereka yang selalu terkena banjir, warga yang tak punya rumah pun terkadang tak mau dipindah ke runusawa. Pasalnya, kondisi runusawa di Kota Medan rata-rata kumuh. Selain itu, belum familiar di Kota Medan, sehingga mendengar nama rusunawa saja, warga Medan langsung tidak ngeh.

Jadi, sebenarnya warga menginginkan perumahan yang lebih baik bukan di rusunawa. Makanya, mereka tetap ngotot pilih banjir daripada tinggal di rusunawa.

hariansumutpos.com


Bantuan Terus Mengalir

Bukittinggi, Padek—Kebakaran hebat yang meluluhlantakkan 18 unit perumahan warga di belakang Masjid Baitul Jalal Mandiangin, Bukittinggi, Senin (2/4) sekitar pukul 17.30 WIB lalu, terus mendapat simpati banyak pihak.

Dukungan moral agar 18 KK korban kebakaran tersebut tabah dan sabar menghadapi cobaan, juga datang dari ormas Pemuda Pancasila (PP) dan disampaikan langsung Ketua Majelis Pimpinan Wilayah PP Sumatera Barat, H Leonardy Harmainy, didampingi Ketua MPC PP Bukittinggi, Lucky Hafrianto, beserta jajaran pengurus, Kamis (5/4).

Leonardy berbaur dan berdialog dengan 18 KK korban kebakaran dengan masuk ke tenda-tenda darurat. Kepada warga yang tinggal di tenda, Leonardi memberikan dukungan moral agar warga dapat tabah dan tawakal. Lebih sekitar 30 menit berada di tenda berdialog dengan warga tersebut.

Usai bertemu dan berdialog dengan warga korban kebakaran, Leonardy juga memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp1 juta. “Bantuan ini jangan dinilai jumlahnya. Yang terpenting saat kondisi seperti ini, adalah bahwa kita semua harus tabah dalam menghadapi cobaan ini,” harap H Leonardy.

Kepada wartawan, H Leonardy Harmaini mengatakan, Pemko Bukittinggi agar secepatnya mencarikan tempat yang layak bagi korban. Karena tidak mungkin korban kebakaran itu selamanya tinggal di tenda pengungsian tersebut.

“Pemerintah harus memikirkan pemindahan warga ini. Pemerintah diminta agar secepatnya memindahkan mereka, atau setidaknya mencarikan tanah untuk pembangunan perumahan bagi mereka dengan nilai bayar yang mereka sanggupi. Jika itu dilakukan pemerintah, maka wali kota akan dicintai masyarakatnya,” katanya.

MPW PP Sumbar diwakili MPC PP Bukittinggi akan mendatangi wali kota untuk mendesak pemko mencarikan tempat pemindahan 18 KK korban kebakaran tersebut secepatnya


Followers

 
Support : Creating Website | Template | Mas
Copyright © 2011. Dunia Dan Akherat - All Rights Reserved
Template Modify and Proudly powered by Free Blog