Korban Kebakaran di Makassar Mengharapkan Bantuan

Makassar: Warga korban kebakaran di Jalan Salemo, Makassar, Sulawesi Selatan, mengharapkan bantuan pemerintah untuk meringankan beban mereka. Kini, mereka hanya mengais barang-barang yang bisa diselamatkan dari lokasi kebakaran.

Garis polisi membentang di lokasi kebakaran, Kamis (14/6). Beberapa jam sebelumnya, api berkobar menghanguskan puluhan rumah di daerah tersebut. Banyak warga yang kehilangan tempat tinggal dan terpaksa menumpang di tetangga.

Sementara itu, Polsekta Wajo masih menyelidiki penyebab kebaran. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik di sebuah rumah kos. Percikan api kian membesar dan menghanguskan rumah-rumah lain yang berupa rumah panggung.

Petugas pemadam kebakaran kesulitan menjinakkan si jago mreah. Sebab, lokasi kebakaran berada di lorong sempit. Tak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah

Dari berbagai sumber

Pilih Banjir Atau Rusunawa

Cerita banjir yang menimpa warga yang tinggal di bantaran Sungai Deli sudah tak asing lagi di telinga warga Kota Medan. Setiap hujan deras setengah jam saja, banjir sudah merendam rumah mereka hingga sepinggang orang dewasa.

Teman saya yang pernah ngontrak di daerah tersebut bilang, kalau banjir di daerah itu sudah tak aneh lagi. Bahkan, warga yang tinggal di sana selalu waspada dengan membuat loteng di rumah masing-masing untuk menyimpan barang kalau-kalau banjir datang.

Warga di sana, katanya, tak heran jika setahun sekali harus mengungsi ke rumah famili atau hotel karena pasti diterpa banjir besar. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa mereka tak memilih pindah dari tempat itu. Sementara lokasinya saja memang rawan banjir, karena berada di pinggir sungai.

Kawan saya tadi pernah cerita karena sudah turun temurun tinggal di situ, sehingga tak mau lagi meninggalkan daerah tersebut. Yang kedua, katanya, mau pindah ke mana ? Sementara untuk membeli rumah harganya mahal. Sedangkan kalau rumah di daerah itu dijual harganya murah dan terkadang tak ada yang mau beli.

Tapi, Pemerintah Kota (Pemko) Medan sudah berupaya memberikan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang diperuntukkan khusus untuk masyarakat pinggir Sungai Deli. Pemko Medan juga sudah membangun sebanyak enam rusunawa yang diperuntukkan bagi masyarakat di pinggir Sungai Deli karena selama ini mereka menghuni rumah yang berada di bantaran Sungai Deli dan sangat rawan terhadap banjir.

Untuk memenuhi kebutuhan rusunawa bagi masyarakat khususnya masyarakat di bantaran Sungai Deli, Pemko Medan juga terus berkoordinasi dengan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera).

Tapi, kalau mendengar cerita teman saya dan warga sekitar pesimis mereka bakal mau pindah. Pasalnya, seperti banjir yang datang berkali-kali itu. Warga di sana juga berkali-kali mengaku tidak ingin pindah karena sudah turun temurun tinggal di lokasi tersebut. Apalagi mereka mengaku sudah terbiasa dengan banjir yang selalu datang hampir tiap tahun.

Ironisnya lagi, warga di sana malah mengaku sudah lama pemerintah mencoba memindahkan seluruh warga. Namun berdasarkan kesepakatan, seluruhnya tidak bersedia pindah kecuali rumah yang disediakan tersebut berlokasi di tempat sama.

Dari ungkapan teman saya dan beberapa warga, tak perlu pesimis. Sebenarnya warga di pinggiran Sungai Deli itu pasti mau pindah. Syaratnya, mereka dialokasikan di lokasi yang juga masih berada di Kota Medan, tidak di pinggiran Kota Medan. Satu lagi, jangan ditempatkan di rusunawa, setidaknya perumahan lah. Pasti mereka mau pindah meskipun mereka sudah turun temurun tinggal di lokasi itu.

Memang, jangankan mereka yang selalu terkena banjir, warga yang tak punya rumah pun terkadang tak mau dipindah ke runusawa. Pasalnya, kondisi runusawa di Kota Medan rata-rata kumuh. Selain itu, belum familiar di Kota Medan, sehingga mendengar nama rusunawa saja, warga Medan langsung tidak ngeh.

Jadi, sebenarnya warga menginginkan perumahan yang lebih baik bukan di rusunawa. Makanya, mereka tetap ngotot pilih banjir daripada tinggal di rusunawa.

hariansumutpos.com

Alhamdulillaah Pemkab Bantu Biaya Pengobatan Korban Kebakaran

Pemerintah Kabupaten Tanahdatar, Sumatera Barat, membantu seluruh biaya pengobatan selama dirawat di rumah sakit bagi korban kebakaran kios eceran premium dan mobil pemadam kebakaran di Nagari Pagaruyung. "Biaya pengobatan ditanggung oleh pemerintah daerah, tetapi santunan dan bantuan operasional kepada keluarga korban tidak dapat diberikan," kata Bupati Tanahdatar M Shadiq Pasadigoe di Batusangkar, Rabu.

Ia mengatakan, Pemkab Tanahdatar tidak dapat mengeluarkan dana santunan dan bantuan karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.32/2011 tentang Bantuan Hibah dan Sosial. Bupati mengharapkan masyarakat dapat memaklumi peraturan tersebut. "Pemkab bukannya tidak ingin membantu warga yang tertimpa musibah, tetapi peraturan yang melarangnya," katanya.

Pemkab telah menetapkan peristiwa kebakaran yang menelan banyak korban luka-luka tersebut sebagai kejadian luar biasa dan bencana alam daerah. "Untuk itu, pemerintah menetapkan masa tanggap darurat bencana alam selama tujuh hari setelah peristiwa kebakaran," ujarnya.

Dia mengharapkan masyarakat, para perantau, lembaga swadaya masyarakat dan instansi lainnya t membantu korban kebakaran baik moril maupun materil. Bantuan tersebut, kata dia, dapat disalurkan langsung kepada Pemda melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau rekening sumbangan bencana Tanahdatar di Bank Nagari Cabang Batusangkar ke rekening No.0300.0210.15791-6.

"Seluruh bantuan yang masuk akan sangat berarti bagi korban dan keluarganya," ujar bupati.

Sangat Membutuhkan Alat Dapur

Kebakaran di kompleks padat penduduk di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso mengakibatkan 115 Kepala Keluarga (KK) kehilangan tempat tinggal.

Pasca kebakaran, para korban sangat butuh bantuan, terutama peralatan dapur.

Koordinator logistik posko induk, Muslim, kepada wartawan menjelaskan, untuk kebutuhan makanan dan pakaian sudah cukup banyak. Khusus makanan, mampu memenuhi kebutuhan sebulan.

''Saat ini warga sangat butuh alat-alat dapur. Termasuk baskom, panci, periuk,'' ujar Muslim di Posko induk, Sabtu 

Wallaahu A'lam

Standard Operating Procedure ( SOP )

Standart Operating Procedure atau disingkat SOP adalah satu set pedoman dan atau peraturan atau langkah - langkah kongkret yang tertulis dalam suatu organisasi dan atau susunan pemerintahan yang menjelaskan prosedur kegiatan rutin atau berkala maupun mendadak. 

Standart operating procedure (SOP) biasanya berbentuk dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses seharusnya dimiliki oleh semua orang baik dalam ruang lingkup keluarga , Rt , Rw , Kepala Desa , Camat, Bupati , Gubernur dan Atau Presiden serta lembaga lainnya. 

Adalah Al Quranul Kariim dan Sunnah Rasulullah Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam kiranya lebih baik untuk dijadikan sebagai Standart Operating Procedure (SOP) bagi setiap orang khususnya orang islam. dengan kemudian mengaplisikan kesemuanya kedalam suatu perkataan (Shalat , Do'a dan Dzikir) dan atau perbuatan (amar ma'ruf nahi mungkar dan beramal shalih).

Berkaitan dengan Standart Operating Procedure (SOP) berikut adalah sedikit kutipan tentang SOP yang berkaitan dengan Kegempaan.

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera akan mempersiapkan Standard Operating Procedure (SOP) apabila terjadi gempa bumi karena hingga saat ini Daerah Keistimewaan Ibukota Jakara belum sama sekali memiliki prosedur tersebut , karena ditakutkan jika terjadi gempa akan banyak membuat kepanikan dan pekerjaan yang berat karena disamping DKI jakarta berwilayah luas juga terdapat banyak bangunan, dan sangat padat penduduknya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mengatakan "Kita memang belum memiliki SOP tentang gempa bumi, karena selama ini hanya fokus pada banjir, namun ke depan segera dibuat" kata , Arfan Arkilie.

Selama ini DKI Jaya belum memiliki secuilpun Standart Operating Procedure berkaitan dengan penanggulangan bencana gempa bumi apalagi bencana tsunami, mengingat cakupan wilayah pesisir dan yang bersentuhan dengan laut dijakarta juga sangat luas dan amat sangat padat penduduknya.

Selain itu juga, sangat jarang dilakukan simulasi mitigasi bencana gempa bumi serta tsunami. hal ini sangat mengkhawatirkan jika kemudian benar-benar terjadi bencana alam seperti gempa bumi dan banjir karena akibatnya bisa sangat parah jika masyarakat tidak segera disiapkan untuk menghadapi hal itu.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta menambahkan, sebenarnya pemerintah provinsi juga telah mengeluarkan aturan, untuk membangun gedung di wilayah Jakarta yang harus tahan terhadap gempa yang menjadi salah satu persyaratan untuk mengantisipasi bencana apabila terjadi gempa bumi.

"Ke depan, kami akan menyosialisasikan bagaimana langkah-langkah kongkrit yang harus ditempuh apabila terjadi gempa bumi dan atau tsunami khususnya bagi para pengelola gedung di Jakarta," katanya.

Sosialisasi tersebut sangat penting karena banyaknya gedung gedung bertingkat di Jakarta yang saat ini belum memiliki petunjuk jalur evakuasi penyelamatan apabila nantinya terjadi gempa bumi atau tsunami, yang tentunya berbeda dengan cara evakuasi apabila terjadi kebakaran.

"Diharapkan nantinya, setiap gedung perkantoran dijakarta akan memiliki petugas pengarah evakuasi terhadap bencana gempa dan atau tsunami di setiap lantai dan petugas tersebut yang akan menunjukan jalur evakuasi yang aman pada saat terjadi gempa bumi," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta.

Wallahu A'lam

Butuh Seragam Sekolah

Peristiwa kebakaran yang terjadi di Pegangsaandua, Kelapagading, Jakarta Utara, Senin (9/4) kemarin tak hanya menghanguskan tempat tinggal, seluruh barang berharga warga pun ikut ludes dilalap si jago merah. Bahkan seluruh perlengkapan sekolah siswa yang tinggal di Jalan Boulevard Timur, RT 005/02 itu juga tidak luput dari jilatan api. Akibatnya, para siswa siswa terpaksa tidak masuk sekolah hari ini. Ironisnya, hingga kini belum ada bantuan berupa seragam sekolah.

Hudaidah (41), salah satu korban kebakaran yang mempunyai 2 orang anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar, mengatakan hari ini kedua anaknya tidak bisa bersekolah, lantaran seragam dan peralatan sekolahnya hangus dilalap si jago merah. "Tidak ada seragam, dan tidak ada buku-buku. Bagaimana mereka mau sekolah kalau semua ludes terbakar," kata Hudaidah, ketika ditemui di lokasi pengungsian.

"Saya harap pemerintah maupun donatur menyalurkan bantuan peralatan dan seragam sekolah, agar anak-anak yang menjadi korban kebakaran di sini bisa kembali sekolah," ujarnya.

Kasie Bantuan dan Jaminan Sudin Sosial Jakarta Utara, Surya menuturkan untuk bantuan seragam sekolah, selimut, dan tikar, pihaknya masih menunggu koordinasi dan data dari pihak kelurahan setempat. "Kami sudah menyiapkan semua kebutuhan tersebut, tetapi saat ini masih menunggu data dari kelurahan dan tinggal mendistribusikannya saja," ucap Surya.

Surya menambahkan, saat ini pihaknya telah menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran berupa satu tenda darurat yang terpasang di dekat lokasi kejadian, dan 150 nasi bungkus dua kali sehari. "Bantuan nasi bungkus akan disalurkan selama tiga hari ke depan. Namun, bila kurang akan kami tambah sesuai kebutuhan yang disampaikan pihak kelurahan setempat," ungkapnya.

Selain memberikan bantuan tersebut, lanjut Surya, pihaknya juga memberikan santunan berupa uang maksimal Rp 3 juta kepada keluarga korban yang tewas terpanggang dalam musibah tersebut, yaitu Siti Sayati (31). "Keluarga korban cukup memberikan surat kematian dari kelurahan, fotokopi KTP ahli waris, dan surat kematian akibat kebakaran dari rumah sakit. Kami akan bertemu dengan ahli waris korban, dan secepatnya kami akan memberikan santunan tersebut," tuturnya.

Untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada korban kebakaran, pihaknya telah berkoordinasi kepada PMI Jakarta Utara dan Puskesmas Kelapagading untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada para korban dan juga satu tenda darurat. "Lokasi untuk tempat pengungsian berada di pinggir jalan sekitar lokasi kejadian," tuturnya.

Jupan Royter (Camat Kelapagading) menambahkan saat ini bantuan dari Sudin Sosial maupun PMI Jakarta Utara sudah terasa cukup. Bahkan, warga Kelapagading juga menyalurkan bantuan berupa belasan mie instan, air mineral, dan beberapa karung beras. "Saat ini sebagian para pengungsi telah meninggalkan tempat pengungsian, karena rumah kontrakan yang terbakar itu bukan miliknya, melainkan mereka hanya menyewa untuk dijadikan kontrakan," tandasnya. 

Wallahu A'lam

Bantuan Terus Mengalir

Bukittinggi, Padek—Kebakaran hebat yang meluluhlantakkan 18 unit perumahan warga di belakang Masjid Baitul Jalal Mandiangin, Bukittinggi, Senin (2/4) sekitar pukul 17.30 WIB lalu, terus mendapat simpati banyak pihak.

Dukungan moral agar 18 KK korban kebakaran tersebut tabah dan sabar menghadapi cobaan, juga datang dari ormas Pemuda Pancasila (PP) dan disampaikan langsung Ketua Majelis Pimpinan Wilayah PP Sumatera Barat, H Leonardy Harmainy, didampingi Ketua MPC PP Bukittinggi, Lucky Hafrianto, beserta jajaran pengurus, Kamis (5/4).

Leonardy berbaur dan berdialog dengan 18 KK korban kebakaran dengan masuk ke tenda-tenda darurat. Kepada warga yang tinggal di tenda, Leonardi memberikan dukungan moral agar warga dapat tabah dan tawakal. Lebih sekitar 30 menit berada di tenda berdialog dengan warga tersebut.

Usai bertemu dan berdialog dengan warga korban kebakaran, Leonardy juga memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp1 juta. “Bantuan ini jangan dinilai jumlahnya. Yang terpenting saat kondisi seperti ini, adalah bahwa kita semua harus tabah dalam menghadapi cobaan ini,” harap H Leonardy.

Kepada wartawan, H Leonardy Harmaini mengatakan, Pemko Bukittinggi agar secepatnya mencarikan tempat yang layak bagi korban. Karena tidak mungkin korban kebakaran itu selamanya tinggal di tenda pengungsian tersebut.

“Pemerintah harus memikirkan pemindahan warga ini. Pemerintah diminta agar secepatnya memindahkan mereka, atau setidaknya mencarikan tanah untuk pembangunan perumahan bagi mereka dengan nilai bayar yang mereka sanggupi. Jika itu dilakukan pemerintah, maka wali kota akan dicintai masyarakatnya,” katanya.

MPW PP Sumbar diwakili MPC PP Bukittinggi akan mendatangi wali kota untuk mendesak pemko mencarikan tempat pemindahan 18 KK korban kebakaran tersebut secepatnya