MOSCOW--Kebangkitan partai Republik pascapemilu sela beberapa waktu lalu memunculkan isu penolakan AS untuk meratifikasi ulang perjanjian pengurangan senjata nuklir antara AS dan Rusia (START). Pasalnya, ratifikasi itu tengah masuk ke senat untuk mendapatkan persetujuan. Partai Republik yang sukses meminimalisasi dominasi partai Demokrat tentu punya misi untuk menggagalkannya. Kemungkinan ini tentu menjadi pukulan berat pemerintahan Presiden Barack Obama yang sudah menjanjikan pemulihan hubungan AS-Rusia sebagai inti kebijakannya.
Sejumlah pengamat mengatakan hubungan AS-Rusia kembali harmonis ketika Washongton mendapatkan restu Kremlin untuk memberikan satu set sanksi terhadap Iran serta dukungan kuat perang di Afganistan. "Batalnya ratifikasi perjanjian itu merupakan pukulan yang menyakitkan bagi pemerintahan Obama," papar Sergei Rogov, pengamat hubungan AS-Rusia seperti dilansir Yahoonews, Jum'at (19/11). Menurutnya, jika pemerintahan Obama tidak memenuhi janji, secara serius melemahkan posisi Obama di arena internasional.
Menteri Luar Negari Rusia berusaha untuk tidak menanggapi pernyataan Senator Partai Republik, Jon Kyul yang menentang ratifikasi itu diteken. Sementara Obama, Kamis lalu, mendesak senat untuk meratifikasi perjanjian itu."Ini bukan tentang politik tapi ini tentang keamanan nasional," papar Obama.
Sejumlah legislator Kremlin dan pakar politik mengatakan kegagalan senat meratifikasi itu memungkinkan Kremlin untuk meninjau ulang kemesraan Rusia dan AS. Mereka juga mengatakan kegagalan ratifikasi memungkinkan Kremlin untuk mempertimbangkan sikapnya terhadap Iran dan Afganistan. Mikhail Margelov, Kepala Komite urusan luar negeri, majelis tinggi Parlemen (Federalnoye Sobraniye) mengatakan pihaknya menyetujui pendapat Wakil Presiden AS, Joseph Biden yang menilai gagalnya ratifikasi menyebabkan menguapnya kemitraan lain dalam isu keamanan.
Dmitry Trenin, Kepala Cabang Carnegie Endowment, Moscow mengatakan gagalnya ratifikasi menyebabkan hubungan Rusia dan Obama terbatas dan tidak mendalam. "Terlalu bahaya bagi dua negara yang memiliki kekuatan nuklir terbesar di dunia tanpa adanya pertukaran informasi yang tepat. Perjanjian itu akan menjamin stabilitas," papar Trent
Rogov memperingatkan pengentian pemerikasaan akan mendorong setiap negara untuk melebihkan potensi lain. Gejala itu serupa dengan era perang dingin. "Baik Rusia dan AS harus melanjutkan skenario yang ada sebelumnya untuk menghindari skenario buruk seperti awal tahun 1970," ujarnya.
Sejumlah pengamat seperti Rogov menilai dunia tidak lagi bipolar. Pudarnya kontrol senjta AS-Rusia akan mengubah dunia multipolar pada kekacauan multipolar lantaran ketiadaan pihak yang mampu membujuk kekuatan nuklir lain untuk menerima setidaknya aturan permainan. "Konsekuensi gagalnya START sangat serius," kata Rogov.
Sergei Karaganov, Ketua Dewan Kebijakan Luar Negeri dan Petahanan Rusia mengatakan Obama dan Medvedev setuju bila perjanjian batal di senat, keduanya segera melaksanakan ketentua atas dasar kekuasaan ekseskutif. Dia menambahkan, banyak pejabat Rusia yang menentang hal itu. "Gagalnya ratifikasi juga berpengaruh terhadap pemerintahan Medvedev," papar Sergei Markov, anggota parlemen terkemuka Rusia yang berasal dari partai pimpinan Perdana Menteri Rusia, Vladimir Putin.
Tahun 2007, Kremlin secara mengejutkan mendukung sanksi PBB untuk Iran sekaligus membatalkan proyek pengembangan teknologi pertahanan udara Iran. Selama ini, Kremlin merupakan pemasok utama Iran dalam hal persenjataan. Pembatalan itu pula yang menyebabkan hubungan Kremlin-Teheran surut. Langkah lain yang cukup mengejutkan adalah penawaran Kremlin untuk memberikan dukungan terhadap tentara NATO yang bertugas di Afganistan. Dukungan yang dimaksud berupa diperbolehkannya NATO memanfaatkan wilayah Rusia di Asia Tengah untuk menjadi tempat transit pasokan logistik NATO.
Kesepakatan pengurangan senjata nuklir telah ditandatangani oleh Presiden Obama dan mitranya, Presiden Dmitry Medvedev. Kedua negara sepakat untuk mengurangi hulu ledak strategis 1.550 unit. Kesepakatan juga termasuk inspeksi di lokasi dan langkah-langkah verifikasi lain yang tidak berlaku pasca ratifikasi perjanjian terdahulu berakhir setahun lalu.
REPUBLIKA.CO.ID,
