Tarik ulur antara Pemerintah Rezim Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) yang berencana akan segera menaikkan harga BBM, melawan mayoritas Rakyat Indonesia yang menentang langkah tersebut, makin hari semakin memanas.
Aksi-aksi demonstrasi di kota-kota besar dari sejumlah elemen masyarakat yang menentang rencana pemerintah itu terjadi hampir setiap hari, dengan ekskalasi yang makin lama semakin meluas ke seluruh daerah.
Bahkan sejumlah elemen mahasiswa dan buruh sudah mengancam akan mengerahkan massa lebih besar kalau Rezim SBY tetap ngotot akan menaikkan harga BBM pada 1 April mendatang. Pemerintah Rezim SBY meminta agar demontrasi dilakukan secara tertib, kalau sampai terjadi anarkisme… pemerintah mengancam akan mengerahkan tentara untuk menghadapi rakyat pengunjuk rasa!
Aksi-aksi demonstrasi di kota-kota besar dari sejumlah elemen masyarakat yang menentang rencana pemerintah itu terjadi hampir setiap hari, dengan ekskalasi yang makin lama semakin meluas ke seluruh daerah.
Bahkan sejumlah elemen mahasiswa dan buruh sudah mengancam akan mengerahkan massa lebih besar kalau Rezim SBY tetap ngotot akan menaikkan harga BBM pada 1 April mendatang. Pemerintah Rezim SBY meminta agar demontrasi dilakukan secara tertib, kalau sampai terjadi anarkisme… pemerintah mengancam akan mengerahkan tentara untuk menghadapi rakyat pengunjuk rasa!
Ancaman pemerintah Rezim SBY tersebut dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, yang mengatakan dengan tegas bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan dikerahkan untuk menghadapi para pengunjuk rasa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). “Tentara itu back up, bisa di markas masing-masing, lihat eskalasinya,” ujar Djoko Suyanto kepada para wartawan dari berbagai media, di halaman Istana Negara, Jakarta, pada hari Kamis (8/3/2012).
Sejauh ini, TNI tidak pernah mau ikut campur dalam menangani aksi-aksi unjuk rasa. Para demonstran biasanya cukup dihadapi oleh satuan Polri yang memang bertugas untuk pengamanan. Bahkan Almarhum Presiden Suharto yang terkenal sangat berkuasa dalam era kepemimpinannya, tidak mengerahkan Angkatan Bersenjata untuk menghadapi rakyat dalam peristiwa unjuk rasa mahasiswa besar-besaran di gedung DPR yang menuntut Suharto mundur. Bahkan TNI yang memang tugas utamanya menjaga keamanan negara dari ‘ancaman pihak asing’, saat itu, tetap independen dan tidak berpihak, sekalipun rakyat dan mahasiswa sudah menduduki gedung DPR dan akhirnya memaksa Suharto untuk lengser dari jabatannya.
Akan tetapi Joko Suyanto berpendapat lain. Pengerahan TNI, menurutnya, bisa saja dikerahkan jika unjuk rasa mengarah ke anarkis dan mengganggu situasi negara. Namun apabila berlangsung tertib sesuai aturan dan Kepolisian masih mampu menjaga keamanan negara, maka TNI tidak akan diterjunkan. “Apa enggak boleh ikut bantu, kalau eskalasinya sampai memang harus dibutuhkan?” tandas Djoko Suyanto menjawab pertanyaan wartawan.
TNI sebagai pasukan tempur yang dilengkapi dengan senjata lengkap dibentuk untuk tugas-tugas pengamanan negara menghadapi ancaman dari pihak asing, bukan untuk menghadapi rakyat, apapun alasannya. Kita semua berharap agar rentetan unjuk rasa yang pasti akan terjadi di hari-hari mendatang ini berlangsung tertib dan jauh dari anarkisme. Kita pun masih merasa yakin atas profesionalisme satuan-satuan Polri untuk menjaga ketertiban aksi unjuk rasa, sehingga Polri tidak perlu “diremehkan kredibilitasnya” dengan mengundang pasukan tempur TNI.
Semoga saja TNI kita tetap solid, profesional, dan independen, sehingga tidak mau diadu domba dengan rakyat, dan sampai mengarahkan moncong senjata tempurnya ke arah rakyat Indonesia yang justru harus dibela oleh TNI
