JAKARTA,Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha meminta para peserta aksi demonstrasi penentang kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dilakukan secara damai. Aksi demonstrasi diminta tak mengganggu ketertiban umum.
"Kita harapakan tidak terjadi, Tidak ada gunanya melakukan aksi anarkis. Apalagi sampai yang sifatnya merusak. Bahwa ada aksi unjuk rasa, itu adalah hal yang wajar dan bisa diterima dalam demokrasi kita," kata Julian kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (21/3/2012).
"Kita harapakan tidak terjadi, Tidak ada gunanya melakukan aksi anarkis. Apalagi sampai yang sifatnya merusak. Bahwa ada aksi unjuk rasa, itu adalah hal yang wajar dan bisa diterima dalam demokrasi kita," kata Julian kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (21/3/2012).
Pemerintah, sambung Julian, mengakui adanya resistensi masyarakat terkait kebijakan yang dilakukan menyusul meroketnya harga minyak mentah dunia. Resistensi disebabkan masyarakat belum menyadari sepenuhnya alasan pemerintah menaikkan harga BBM. "Bagaimanapun, rasionalisasi kenaikan harga BBM sudah dijelaskan berkali-kali. Memang sekarang ada yang lebih mengintensifkan pemahaman agar alasan rasional terhadap kenaikan harga BBM dapat dimengerti," kata Julian.
Aksi unjuk rasa menentang kenaikkan harga BBM dilakukan ribuan buruh di depan Istana Negara, Jl. Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Setidaknya 4.000 petugas gabungan dari kepolisian hingga TNI mengawal aksi tersebut. "Ya 4000 pasukan gabungan dari Polda Metro Jaya," ujar Kepala Kepolisian Resort Jakarta Pusat, Komisaris Besar Angesta Romano Yoyol kepada Kompas.com di lokasi aksi, Rabu.
Ratusan anggota TNI dari Kodam Jaya turut mengamankan unjuk rasa buruh di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/3). Aksi tersebut untuk menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada April 2012. Anggota berbaju loreng dan baret hijau berbaris rapi di depan Istana Merdeka. Mereka membawa pentungan dan perisai. TNI pun menempatkan pagar kawat untuk mengantisipasi kemungkinan buruk dari aksi tersebut.
Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan keterlibatan anggotanya biasanya sesuai dengan permintaan polisi. Tapi ia mengaku pengamanan di depan Istana Merdeka bukan permintaan khusus Polri. Justru, katanya, pengamanan lingkungan Istana Merdeka merupakan tanggung jawab TNI. Sementara itu, buruh telah meninggalkan Istana Merdeka menuju Kantor Kementerian Kesehatan. Mereka bermaksud mempertanyakan Undang Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
