Demo Masih Terjadi di Berbagai Daerah
Sebagai bentuk kekecewaan atas tidak responsifnya wakil rakyat terhadap aksi penolakan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) dan hasil rapat paripurna DPR yang tidak berpihak pada rakyat, mahasiswa di beberapa daerah masih melakukan aksi demo.
Di Dompu, Nusa Tenggara Barat, mahasiswa kembali turun ke jalan dan menyegel pintu gedung DPRD Dompu, Sabtu (31/3). Mereka juga mempertanyakan ketidakdisipilinan para anggota DPRD Dompu. Elemen mahasiswa tersebut terdiri dari HMI, PMII, LMND dan sejumlah elemen masyarakat lainnya.
Setelah melakukan penyegelan, mahasiswa memasang bendera masing-masing. Mereka meminta polisi dan Satuan Tugas Pamong Praja (Satpol PP) tidak membuka segel tersebut. Penyegelan akan dilakukan sampai Senin (2/4).
Dalam orasinya, para demonstran menuding ketidakberhasilan pemerintahan SBY-Boediono dalam melaksanakan pembangunan. Setelah berorasi, massa membubarkan diri dengan tertib.
Sedangkan di Ambon, mahasiswa Universitas Pattimura juga masih berunjuk rasa di depan kampus mereka di Jalan Puttu Hina, Ambon. Dalam aksinya, mahasiswa menyandera mobil dinas berplat merah.
Mereka juga manggelar teatrikal yang menggambarkan sidang paripurna DPR. Para demonstran mengecam perilaku anggota DPR yang ngotot menaikkan harga BBM
Yogya Tidak Terganggu dengan Aksi Demo Anarkis
JIKA tidak ada sesuatu yang kusial pemerintah rencananya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali, karena terkait dengan harga BBM internasional yang terus mengalami fluktuasi. Selain itu, tentunya banyak pertimbangan termasuk memangkas subsidi BBM tersebut yang memberatkan anggaran negara.
Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya tidak takut dianggap tak populer dengan menerapkan kebijakan menaikkan harga BBM. Kenaikan harga BBM memang kebijakan tak populer, namun bagaimana juga pemerintah harus melakukannya. Apalagi, harga BBM di Indonesia sekarang ini memang termasuk rendah dibanding negara lain.
Kalau pemerintah tidak menaikkan harga BBM, implikasinya anggaran akan membengkak untuk subsidi BBM sehingga kebijakan menaikkan harga BBM memang harus ditempuh oleh pemerintah dalam waktu sesegera mungkin. Kebijakan menaikkan harga BBM lebih tepat dibanding pembatasan BBM, mengingat pembatasan BBM akan membutuhkan biaya (cost) yang jauh lebih besar, terutama pengawasannya.
Hanya saja, imbas dari kenaikan harga BBM tentunya ada yang kontra, seperti para mahasiswa yang selalu melakukan aksi demontrasi hingga hari ini (Jumat 30/3). Demo sendiri sebenarnya tidak dilarang, tapi kalau sudah merusak, menyandera, membakar, melempar dan tindakan brutal lain, seperti yang ditayangkan di stasiun televisi, tentu yang rugi adalah masyarakat. Ironis memang, para pendemo membela masyarakat, tapi mayarakatlah yang justru sengsara.
Seperti yang terjadi di daerah, di Yogyakarta. Massa mahasiswa yang tegabung dalam Aliansi Mahasiswa Menggugat, Aliansi Rakyat Menggugat, maupun Forum Mahasiswa Nusantara telah menduduki dan menyegel stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Semaki, Yogyakarta. Masyarakat yang akan antri mengisi BBM kendaraannya menjadi takut oleh ulah para pendemo.
Belum lagi aksi pendudukan dan penyegelan SPBU di dekat perempatan Jalan Taman Siswa dan Jalan Sultan Agung Yogyakarta baru-baru ini. Ketika saya ke sana, situasi sungguh membuat masyarakat menjadi resah. Belum lagi diketahui bahwa para mahasiswa itu terlihat dari luar kota Yogyakarta.
Bila aksi ini tersorot kamera televisi, saya menjadi khawatir bahwa kota Yogyakarta menjadi rusuh dan tidak aman. Padahal mahasiswa universitas terkemuka di kota itu melakukan aksi dengan damai, tidak seperti kelompok mahasiswa yang disebut di atas.
Oleh karena itu, saya sebagai masyarakat sangat setuju bila aksi demo yang brutal perlu ditertibkan dengan tegas oleh aparat keamanan. Tidak hanya di Yogyakarta saja, tapi juga di daerah lain termasuk Jakarta, Makassar, dan Medan. Semoga Yogyakarta tetap menjadi kota budaya dan kota pelajar yang aman serta damai.
Banyak Demo, Ini Pesan Presiden kepada Masyarakat
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi dalam menyikapi aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak yang berlangsung hari ini, Jumat (30/3/2012). Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyampaikan, perdebatan terkait opsi kenaikan harga BBM merupakan suatu hal yang wajar mengingat kebijakan tersebut bukan kebijakan yang populer.
"Percayalah, semuanya akan berakhir dengan baik. Posisi kenaikan BBM bukan sesuatu yang populer, jadi ini perdebatan," kata Julian di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.
Menurutnya, Presiden menghormati aksi unjuk rasa yang dilakukan berbagai elemen masyarakat di sejumlah daerah tersebut. Presiden, menurutnya, tidak merasa khawatir kalau aksi masyarakat kali ini berujung pada pemakzulan seperti yang terjadi saat Reformasi 1998.
"Presiden tak pernah khawatir atas isu itu. Kita negara hukum yang punya konstitusi yang mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian seorang presiden. Kita tak lihat kemungkinan seperti itu. Ini demokrasi, kita hidup dengan model dan gaya kita," ungkap Julian.
Diharapkan, masyarakat dapat melakukan aktivitas masing-masing. Untuk itu, kata Julian, pihak kepolisian dan TNI akan membantu mengamankan serta menjaga ketertiban unjuk rasa hari ini.
"Mereka yang bekerja melakukan aktivitas, dan mereka yang belajar dan juga yang mencari nafkah untuk tetap mendapatkan fasilitas keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, negara harus menjaga. Pelibatan TNI di sini konteksnya atas permintaan dari pihak polisi sendiri," katanya.
Seperti diketahui, aksi unjuk rasa mewarnai proses pembahasan RAPBN-P 2012 di DPR. Keputusan paripurna kali ini bakal berimbas pada naik atau tidaknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Ratusan pengunjuk rasa tampak mulai memenuhi ruas jalan di depan gedung DPR. Pengunjuk rasa pun rencananya akan menyambangi Istana Negara. Julian mengatakan, pihak Istana tidak menyiapkan pengamanan khusus dalam mengantisipasi kemungkinan unjuk rasa berlangsung ricuh.
Wallahu A'lam
